Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum Tak Jamin Kisruh Demokrat Rampung

Kompas.com - 27/03/2013, 20:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat diyakini akan kembali kisruh meskipun Ketua Umum partai ini nantinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap diam para kader, terutama pendukung mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum belakangan ini dinilai hanya untuk kepentingan pemilu legislatif 2014 .

"Di internal Demokrat untuk sementara tiarap, bersatu di bawah SBY sampai nama-nama mereka masuk dalam DCS (daftar calon sementara, di pemilu legislatif)," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Dia mengatakan mereka yang selama ini loyal kepada Anas akan kembali membuat gaduh jika tidak masuk dalam DCS.

Kegaduhan tersebut, lanjut Ikrar, dia yakini akan tetap terjadi meskipun SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "(Justru) apalagi kalau SBY jadi ketua umum. Bukan hanya perlawanan, tapi balas dendam oleh kelompok Anas. Jadi, tidak mustahil mereka akan ngomong, akan bernyayi ria," kata dia.

Ikrar menilai lebih banyak kerugian bagi Partai Demokrat maupun SBY jika SBY menjadi ketum partai ini. Rakyat akan menilai SBY lebih mementingkan Demokrat ketimbang mengurus negara sebagai Presiden. Apalagi SBY berkali-kali meminta para menteri fokus kepada tugas negara hingga akhir jabatan di 2014 .

Selain itu, tambah Ikrar, Partai Demokrat tidak akan dewasa dan modern jika terus mengandalkan SBY. Dia berpendapat SBY tak laku lagi dijual dalam Pemilu 2014 lantaran rentetan masalah negara.

Ikrar menilai tak tepat alasan yang selalu dipakai para elite Demokrat untuk menjawab rangkap jabatan jika SBY menjadi ketum. Para elite merujuk Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga memimpin partai ketika menjadi presiden.

"Apakah mereka mau menyamakan SBY dengan Megawati dan Gusdur? Kalau mereka lihat gaya kepemimpinan Mega dan Gusdur salah, apakah mereka lalu membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan memilih SBY menjadi ketum? Kalau Demokrat ingin jadi partai modern, mereka harus membiarkan gerakan, dinamika partai berjalan normal. Bukan digerakan oleh seorang pemimpin," pungkas Ikrar.

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com