Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketidakhadiran David Cameron Munculkan Pesimistis

Kompas.com - 25/03/2013, 14:43 WIB
Ichwan Susanto

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Perdana Menteri Inggris David Cameron dipastikan tidak menghadiri Pertemuan Panel Tingkat Tinggi Pasca-2015 di Nusa Dua Bali yang digelar 25-27 Maret 2013. Ketidakhadirannya memunculkan rasa pesimistis bahwa pertemuan global ini tidak akan menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi pembangunan berkeadilan di negara-negara miskin dan berkembang.

David Cameron merupakan salah satu ketua bersama Panel Tingkat Tinggi Pasca-2015 yang ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-Moon, tahun lalu. Dua ketua bersama lain dipegang Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Situs resmi kegiatan Pertemuan Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel/HLP) menjelaskan, Cameron tidak dapat hadir karena urusan dalam negeri di Inggris.

"Ketidakhadiran Perdana Menteri Inggris David Cameron menjadi sinyal minimnya komitmen dari negara-negara maju terhadap agenda Milenium Development Goals (MDG) pasca-2015," demikian rilis dari Koalisi LSM Internasional, Senin (25/3.2013), di Nusa Dua Bali.

Koalisi LSM/CSO juga menggelar Forum CSO Global di Nusa Dua. Kemarin, Koalisi CSO Indonesia dan Koalisi CSO Internasional telah menyerahkan Komunike Bersama CSO kepada para anggota tetap HLP. Akan tetapi ada indikasi bahwa panel tidak cukup representatif dalam melakukan komitmen bersama.

Kekhawatiran mendasar yang menjadi perhatian utama dari Koalisi CSO Indonesia dan Koalisi CSO Internasional adalah tidak adanya komitmen dari negara-negara maju terhadap upaya pasca 2015. Sejauh ini yang menjadi ukuran pendekatan agenda pasca 2015 adalah pendekatan pembangunan berbasis pasar, yang berarti perluasan pasar dan meminimalkan tanggung jawab negara.

"Inggris memegang peranan besar dan bisa mempengaruhi anggota panel. Tapi Presiden Yudhoyono sebagai ketua bersama, juga memiliki hak prerogatif. Ini harus dimanfaatkan untuk menunjukkan sikap tegas bagi arah pembangunan ke depan yang berkelanjutan dan tidak timpang. Jangan business as usual," kata Sugeng Bahagijo Direktur INFID dan Panitia Pengarah Global CSOs Forum on Post-2015.

Dalam forum-forum pertemuan serta informasi yang ia dapatkan, Presiden Yudhoyono mulai kendur dalam bersikap. Padahal, sebelumnya di berbagai forum dunia, Yudhoyono sudah menyerukan pertumbuhan dengan keseimbangan (growth with equity).

"Presiden tidak perlu khawatir bersikap tegas bagi sesuatu yang bisa menguntungkan seluruh warga dunia. Kami dari CSO dan pasti negara-negara Amerika Latin sangat mendukung Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com