Presiden Bisa Panggil Menteri yang Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dapat memanggil menteri maupun pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan kampanye Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika ada tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah dan Wakilnya, PNS yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu. PP itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Maret 2013 .

Dalam PP tersebut, pejabat negara, termasuk menteri, diberi waktu satu hari kerja pada hari Jumat dalam seminggu untuk kampanye sampai dimulainya kampanye rapat umum. Selama kampanye rapat umum hingga dimulainya masa tenang, mereka diberi cuti dua hari kerja. Adapun hari libur, yakni Sabtu, Minggu, dan tanggal merah adalah hari bebas untuk kampanye.

Bagi menteri dan pejabat setingkat menteri, permintaan cuti disampaikan kepada Presiden dengan memuat jadwal, jangka waktu, serta lokasi kampanye. Permintaan cuti paling lambat disampaikan 12 hari kerja sebelum kampanye. Proses pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 hari kerja setelah permintaan disampaikan.

Aturan lainnya, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol harus mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri harus disampaikan paling lambat 7 hari sebelum didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Surat pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali.

Menteri Agama yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyambut baik PP tersebut lantaran dapat memperjelas aturan kampanye. Nantinya, kata dia, dapat mencegah tuduhan adanya pelanggaran ketika berkampanye. "Kalau enggak ada ketentuannya nanti salah," ucap dia.

Begitu pula Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Aturan itu, kata dia, tetap menghargai hak politik pejabat negara. Selain itu, PP dapat mencegah pejabat negara untuk seenaknya berkampanye.

"Saya kira peraturan itu bagus. Artinya membatasi tidak boleh seenaknya saja. Nanti pas lagi dibutuhkan oleh negara tahunya enggak ada, lagi kampanye," kata Agung.