Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Pastikan Beri Ruang kepada 10 Parpol

Kompas.com - 11/03/2013, 05:55 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memastikan akan memberi ruang bagi sepuluh partai politik yang baru bergabung untuk menjadi calon legislatif. Rekrutmen akan dilakukan secara obyektif, tanpa pilih kasih.

"Itu akan dilakukan secara obyektif. Jadi, berdasarkan kualifikasi mereka. Kita tidak akan pilih kasih bahwa ini asalnya dari mana, apakah dari Hanura atau eks partai lain," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoe Soedibjo, di Kantor DPP Partai Hanura, Minggu (10/3/2013).

Setelah bergabung, para kader parpol tersebut akan sama-sama berjuang di bawah naungan Partai Hanura dan dengan visi misi yang sama. Dia mengatakan, yang terpenting adalah mendapatkan caleg berkualitas dan memiliki integritas.

"Kalau memang berkualitas, punya integritas. Integritas itu penting sekali. Lalu, punya kapabilitas. Akan kita majukan," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, telah melakukan perhitungan matang untuk jumlah caleg yang ada sesuai dengan jumlah dapil. Saat ini, ia mengaku sudah menghitung total caleg, yakni mencapai 2.000 orang.

"Apa yang dicapai Hanura dan sepuluh partai ini masih ada ruang untuk kader-kader lain untuk caleg. Kita tidak kekurangan tempat untuk kader lain. Sudah ada 1000 angggota perwakilan di daerah. Kalau kita total ada 2.000. Itu rasional dan sangat mungkin untuk masa yang akan datang," terangnya.

Wiranto menyadari dalam penggabungan itu dimungkinkan adanya risiko. Namun, ia ingin semua parpol yang bergabung selalu merasa nyaman di Hanura sehingga mencegah konflik internal. Pencalegan yang obyektif akan membuat sepuluh parpol tersebut diperlakukan sama.

Adapun sepuluh parpol yang telah bergabung, yaitu Partai Kedaulatan, Partai Republikan, Partai Nasional Republik, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemuda Indonesia, Partai Kongres, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Demokrasi Perjuangan, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com