Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diragukan, Anas Urbaningrum Berani Ungkap Century

Kompas.com - 01/03/2013, 05:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum diduga sedang membangun posisi tawar di internal Demokrat. Kecil kemungkinan Anas berani membuka kasus pemberian dana talangan untuk Bank Century dan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2009.

”Anas tentu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga pengikutnya. Jadi, dia sedang membangun posisi tawar, misalnya baik dia mundur, tetapi pengikutnya jangan dibumihanguskan di Demokrat,” kata M Qodari dari Indo Barometer, Kamis (28/2/2013), di Gedung DPR, Jakarta.

Penyusunan daftar calon anggota legislatif Pemilu 2014 dapat menjadi bagian dari kompromi terhadap posisi tawar Anas.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam itu hanya ingin buka-bukaan secara politik. Anas hanya ingin membuka wajah lain Demokrat dan Yudhoyono.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat kunjungan para tokoh ke rumah Anas memberi simpati sebagai hal positif. ”Tetapi, jika mereka mengeluarkan pernyataan terhadap kasus hukum Anas, saya khawatir langkah-langkah mereka bias,” ujar Chaniago.

Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyatakan, tidak munculnya tokoh-tokoh senior Demokrat membuktikan adanya konflik besar di tingkat internal.

Ketua umum

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menyatakan, ada dua kemungkinan untuk pengganti Anas, yaitu menggelar kongres luar biasa dan menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum.

Peneliti politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Ridho Imawan Hanafi, mengemukakan, penunjukan plt ketua umum akan berhadapan dengan persepsi publik bahwa Yudhoyono otoriter atau dianggap melebihi kewenangan semestinya. ”Dominasi figur tidak otomatis negatif selama dipakai untuk membangun sistem. Akan negatif jika dominasi digunakan untuk melanggengkan pengaruh,” ujarnya.

Pengajar politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menyebutkan, jika plt ketua umum ditunjuk Yudhoyono, hal itu memperlihatkan dominannya pendekatan kekuasaan dibandingkan dengan pendekatan pelembagaaan konstitusi partai.

Mencari ketua umum adalah persoalan berat bagi Demokrat yang ditinggal Anas dan menyandarkan kekuatan pada figur Yudhoyono. Ketua umum harus menaikkan elektabilitas, meningkatkan soliditas, dan menerjemahkan strategi Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat. ”Sulit dapat memenuhi ketiga kebutuhan itu sekaligus,” ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR.

Di sejumlah daerah, harapan untuk pengganti Anas mengemuka. Selain harapan akan figur bersih, santun, dan cerdas, sejumlah nama sudah dikemukakan, seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua DPR Marzuki Alie. (NWO/ONG/DIK/ATO/UTI/EGI/TIF)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com