Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Mencari Pengganti Anas Urbaningrum

Kompas.com - 28/02/2013, 05:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Tinggi Partai Demokrat dapat mengusulkan kongres luar biasa untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti sebagai Ketua Umum Demokrat. Namun, Majelis Tinggi belum menentukan apakah KLB akan diusulkan atau tidak.

”Sesuai AD/ART, KLB bisa dilakukan melalui usul Majelis Tinggi,” anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, yang dihubungi di Medan, Rabu (27/2/2013). KLB juga dapat diusulkan dua pertiga dari DPD. Sampai saat ini, belum ada usulan untuk KLB.

Secara terpisah, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menilai, KLB agak sulit dilakukan karena berbiaya besar dan membutuhkan waktu lebih lama. Ia menambahkan, sesuai ketentuan AD/ART, kepengurusan partai bisa dipegang pelaksana tugas. Akan tetapi, lanjut Ulil, siapa yang dapat menunjuk pelaksana tugas belum diatur.

Achmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Demokrat, mengakui, sulit mencari pengganti Anas di internal Demokrat. Selama belum ketemu figur yang pas dan elektabilitas belum naik, kendali Demokrat akan dipegang Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengisian Ketua Umum Demokrat mendesak karena proses pendaftaran calon legislatif pada Pemilu 2014. Anggota KPU, Hadar N Gumay, mengemukakan, daftar caleg sementara masih bisa ditandatangani pelaksana tugas jika AD/ART parpol mengatur keberadaan pengganti ketua umum/sekjen yang berhalangan. Jika AD/ART tidak mengatur hal ini, jalan satu-satunya adalah pemilihan ketua umum baru.

Ketentuan tentang pendaftaran caleg ini akan ditegaskan dalam peraturan KPU. Daftar caleg diajukan parpol pada 9 April 2013. KPU akan menetapkan daerah-daerah pemilihan pada 9 Maret 2013.

Bursa ketua umum

Di daerah, harapan kader Demokrat untuk mendapatkan ketua umum pengganti Anas dari internal Demokrat mengemuka. DPC Demokrat Kota Solo cenderung mengarahkan dukungan pada Ketua DPR Marzuki Alie. Sementara itu, DPD Demokrat Jawa Timur mengusulkan Gubernur Jatim Soekarwo.

Wakil Sekretaris DPD Demokrat Jatim Yunianto Wahyudi di Surabaya mengemukakan, menjadi ketua umum sudah lama dicita-citakan Soekarwo. ”Tidak perlu kerja keras, dan Pak Soekarwo pasti bisa meraih jabatan itu. Upaya untuk meraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur Jatim mendatang seluruhnya sudah siap,” ujarnya.

Dukungan kepada Soekarwo tidak mendapat dukungan dari Solo karena Soekarwo akan sibuk mengurus persiapan menghadapi pemilihan gubernur Jatim. ”Beliau juga berdomisili di Jatim sehingga jika nantinya mengurusi KLB akan kurang leluasa. Sedangkan Pak Marzuki Alie dekat dan lebih menguasai peta DPC-DPC karena dulunya sekjen,” kata Sekretaris DPC Demokrat Kota Solo Supriyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Demokrat DI Yogyakarta Putut Wiryawan mengaku belum punya calon. ”Kami akan melihat-lihat siapa yang tampil sebagai calon. Tapi, kalau dikaitkan dengan pergantian presiden dan kebutuhan NKRI, mungkin Demokrat perlu dipimpin mantan anggota militer,” ujarnya.

Meskipun punya pendapat dengan argumentasi masing-masing, keputusan akhir Yudhoyono tetap dinantikan.

Mainkan lagu lama

Terkait tudingan menerima uang dalam proyek Hambalang, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas kembali membantah. Dalam siaran pers yang dikirim atas namanya, Ibas menyatakan, tuduhan itu seperti lagu lama yang kembali dimainkan. Ibas berharap Anas fokus pada kasus hukum di KPK dan tidak beropini di depan publik.

Ibas juga membantah pernah menerima uang dari mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin terkait proyek Hambalang. (K02/FER/INA/ATO/NWO/ABK/ETA/ILO/EKI/WIE/WHO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com