Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat "Pede" Hadapi Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 17:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengaku lebih siap menghadapi prahara pasca-lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Alasannya, prahara itu dihadapi bersama Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sudah terbiasa menghadapi prahara. Hanya, kata dia, ada perbedaan mendasar cara menghadapi prahara tersebut ketika partai dikendalikan Anas dengan di bawah kendali SBY.

Ketika dipegang Anas, kata Ulil, partai tak punya nakhoda yang dapat memberikan arahan, strategi yang jelas dan terukur untuk diketahui seluruh kader Demokrat. Kini, SBY dinilai tahu bagaimana menghadapi prahara tersebut. Hal itu, menurut dia, terlihat ketika SBY memberi arahan bagaimana menghadapi krisis kepada seluruh pengurus partai ketika Rapat Pimpinan Nasional Demokrat beberapa waktu lalu.

"Partai Demokrat sekarang lebih pede menghadapi prahara karena ada pemandu yang jelas," kata Ulil saat jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 27/2/2013 ). Ikut dalam jumpa pers Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik serta Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin.

Ulil mengaku sedih dengan langkah Anas. Dia menilai tidak terpuji sikap Anas yang mundur sebagai Ketua Umum Demokrat lantaran ingin "membuka lembaran" yang bernada ancaman. Ulil menganggap Anas menjadi titik temu dari sejumlah kepentingan yang selama ini sakit hati terhadap SBY. "Ini kami sayangkan karena ancaman itu diarahkan bukan hanya kepada partai, tapi simbol kehormatan Partai Demokrat, yaitu SBY," kata Ulil.

Seperti diberitakan, Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegang. Jika ditetapkan tersangka, Anas mengaku akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dia lalu mundur setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Anas menyebut situasi yang dia hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Ia menyebut banyak halaman yang akan dibuka bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com