Pimpinan KPK Diduga Bocorkan Sprindik Anas

JAKARTA, KOMPAS.com — Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga terlibat dalam pembocoran draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Hal ini merupakan salah satu hasil penelusuran tim investigasi yang dibentuk Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK selama kurang lebih dua pekan. Berdasarkan dugaan sementara itu, pimpinan KPK akhirnya memutuskan untuk membentuk Komite Etik.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Komite Etik ini akan menelusuri indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf sprindik tersebut. “Ada dugaan pelanggaran ini ada di level pimpinan, maka dibentuk komite etik,” kata Johan di Jakarta, Kamis (21/2/2013). Draf sprindik Anas yang bocor ke media itu, menurut dia, adalah dokumen asli terbitan KPK.

Mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap pimpinan yang terbukti melanggar kode etik, hal tersebut, menurut Johan, tergantung pada kesimpulan Komite Etik nantinya.

Lebih jauh dia mengatakan, pembentukan Komite Etik ini masih berupa rencana yang akan ditindaklanjuti lebih jauh. Pekan depan, KPK akan mengumumkan siapa saja anggota Komite Etik yang bertugas menelusuri indikasi pelanggaran kode etik KPK terkait draf sprindik Anas ini.

Menurut Johan, anggota Komite Etik terdiri dari unsur pimpinan, unsur penasihat KPK, dan unsur eksternal. “Belum diputuskan anggotanya. Tapi yang pasti dari pihak eksternal akan lebih banyak,” kata Johan. Adapun unsur pimpinan KPK yang akan masuk dalam Komite Etik ini, katanya, adalah pimpinan yang dianggap tidak memiliki konflik kepentingan terkait draf sprindik Anas tersebut.

Sebelumnya, KPK pernah membentuk Komite Etik yang berkaitan dengan penanganan kasus suap wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Saat itu, unsur pimpinan yang ikut dalam Komite Etik hanya Bibit Samad Rianto karena yang bersangkutan tidak disebut-sebut oleh Nazaruddin.

“Sejauh mana punishment (hukuman) kalau terbukti, ya ini justru dibentuk untuk melihat apakah beredarnya dokumen itu melihat adanya kesalahan yang dilakukan atau tidak. Kalau di tingkat pimpinan, Komite Etik yang akan memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak,” ungkapnya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (20/2/2013), mengungkapkan, pimpinan KPK sudah menugaskan pembentukan Komite Etik. Menurut Busyro, semua pimpinan KPK sudah diperiksa. Johan juga mengatakan, Komite Etik ini nantinya tidak hanya memeriksa unsur pimpinan, tetapi juga pegawai dan pihak terkait lainnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang