Kader Demokrat Diminta Ikuti Sikap Ibas

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua kader Partai Demokrat diminta mengikuti sikap Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kader Demokrat harus memilih antara memperjuangkan kepentingan pribadi atau partai.

Hal itu dikatakan Ketua DPP bidang Hukum Benny K Harman di Jakarta, Jumat (15/2/2013), menyikapi pengunduran diri Ibas dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Benny menilai sikap Ibas itu memperlihatkan kematangan moral politik. Dengan fokus sebagai Sekjen Demokrat, kata dia, diharapkan terjadi pembenahan internal Demokrat untuk menegaskan kembali idelogi partai yang bersih, cerdas, dan santun.

"Mundurnya Ibas tidak saja memperlihatkan rasa tanggung jawabnya yang tinggi terhadap partai, tapi juga mencerminkan komitmennya untuk melaksanakan ideologi kerja politik bersih, sehat, dan santun. Sikap ini hendaknya menjadi referensi bagi seluruh kader," kata Benny.

Benny yakin berbagai langkah perbaikan internal dapat meningkatkan kembali elektabilitas Demokrat yang terpuruk. Terakhir, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pasca-Pemilu 2009 .

"Saya yakin akan mampu mengangkat kembali kredibilitas partai yang kian terpuruk," pungkas Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Seperti diberitakan, Ibas memilih fokus menjalankan tugas sebagai Sekjen Demokrat ketimbang tugasnya sebagai wakil rakyat. Menurut dia, tugas partai akan menyita banyak waktu, pikiran, dan energi sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan tugas di DPR dengan baik.

Anggota Komisi I DPR itu mengaku tengah menghadapi berbagai persoalan berat, terutama terkait tugas penyelamatan partai yang kini elektabilitasnya merosot. Sebagai Sekjen, ia juga harus turut bertanggung jawab dan membantu Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan upaya penyelamatan partai. Ia juga tengah mengurus anaknya yang sakit.

Sebelumnya, Ibas disorot antara lain soal absensi. Setelah menandatangani buku kehadiran, ia justru pergi dan tidak mengikuti sidang di DPR. Ini memicu kritik pedas dari publik karena putra kedua presiden dianggap tidak memberikan contoh baik sebagai anggota DPR. Belakangan, Ibas mendapat apresiasi.