Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Yang Kritik SBY, Kenapa Dulu Diam?

Kompas.com - 11/02/2013, 12:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan kritikan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelamatan Partai Demokrat.

Hajriyanto mengatakan, sejak menjabat Presiden tahun 2004, SBY sudah merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketika itu, kata dia, tidak ada pihak yang keberatan atas rangkap jabatan tersebut.

"Orang-orang yang sekarang protes waktu itu juga diam saja. Dalam perspektif ini, maka sejatinya tidak ada masalah dengan langkah Presiden SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi untuk berposisi mengendalikan penuh partai. Wong memang Majelis Tinggi, menurut orang kalangan internal Demokrat, secara tidak langsung juga memiliki fungsi serta kewenangan itu. Sekali lagi tidak ada masalah," kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (11/2/2013).

Hajriyanto menilai sikap SBY tersebut hanya akan menimbulkan masalah kecil, yakni terkait arahan SBY kepada para menteri dari parpol untuk fokus kepada tugas di kementerian dan tidak mengutamakan kerja politik hingga 2014. Keputusan SBY itu, kata dia, tentu terkesan tidak sejalan dengan perintahnya.

"Konsekuensi dari langkah Presiden tersebut adalah para menteri dari parpol menjadi ringan saja kalau sekarang juga mengurusi parpolnya masing-masing. Apalagi banyak di antara mereka yang menjabat sebagai pimpinan teras parpol, bahkan ketua umum parpol. Walhasil, instruksi tersebut menjadi tidak efektif lagi," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, berbagai pihak mengkritik SBY pascakeputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi.

SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.

Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Sikap SBY itu disampaikan setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pasca-Pemilu 2009.

SBY sudah membantah penilaian bahwa dirinya tak akan fokus dalam pemerintahan hingga 2014. "Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY.

Selengkapnya, silakan ikuti di topik pilihan:
KEMELUT DEMOKRAT

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

    Nasional
    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

    Nasional
    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

    Nasional
    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

    Nasional
    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

    Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

    Nasional
    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

    Nasional
    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

    Nasional
    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

    Nasional
    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

    Nasional
    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com