Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Ambil Alih Demokrat, Ini Komentar SBY

Kompas.com - 10/02/2013, 22:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti pemberitaan pasca keputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. Dalam pemberitaan tersebut, SBY dikritik lantaran mengambil alih partai sehingga dikhawatirkan tak fokus dalam pemerintahan hingga 2014 . SBY membantah penilaian tersebut.

"Saya pastikan kehadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY disela-sela pertemuan Majelis Tinggi dengan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah di kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2/2013) malam.

Selain Majelis Tinggi dan Ketua DPD, SBY juga mengikutsertakan para menteri asal Demokrat, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf. Namun, Anas Urbaningrum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat tak hadir. Anas mengaku sakit.

SBY mengatakan, selama delapan tahun terakhir atau semenjak menjadi Presiden tahun 2004 , dirinya sangat jarang melakukan kegiatan di Partai Demokrat. Menurut SBY, dirinya hanya hadir dalam acara tertentu seperti ulang tahun Demokrat, rapat pimpinan, dan rapat koordinasi.

"Saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," kata SBY.

SBY lalu menyinggung Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang ketika itu juga menjadi petinggi partai. SBY menyebut Presiden kedua Soeharto selaku pembina Partai Golkar, Presiden ketiga BJ Habibie selaku pembina Partai Golkar, Abdurrahman Wahid selaku Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar.

"Beliau-beliau juga jalankan kepemimpinan partai. Tidak berarti beliau lalaikan tugas menjalankan roda pemerintahan," kata SBY.

Seperti diberitakan, dalam sidang Majelis Tinggi di Cikeas pada Jumat malam, SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi. SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat.

Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis. Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi.

Sikap SBY itu setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com