Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faizal Jadi Kepala Bidang Politik Pemerintahan Nasdem

Kompas.com - 08/02/2013, 16:50 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com — Mundur dari Partai Hanura dan DPR, Jumat (8/2/2013) pagi, politisi Akbar Faizal sudah masuk daftar pengurus baru Partai Nasdem pada petang harinya. Dia menempati jabatan Ketua Bidang Politik Pemerintahan untuk periode 2013-2018.

Pengukuhan pengurus baru dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. "Saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem mengukuhkan saudara sekalian sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem periode 2013-2018," kata Paloh.

Kepada para pengurus barunya, Paloh bertanya, "Bersama saya membawa perubahan restorasi Indonesia, apakah saudara bersedia?" Serempak para pengurus baru pun menyatakan siap.

Akbar mengundurkan diri dari Partai Hanura dengan alasan butuh kontemplasi untuk mengatasi kejenuhan luar biasa selama tiga tahun menjadi anggota DPR. Ia mengaku sedang berusaha keluar dari zona nyaman. Akbar menolak disebut "kutu loncat" karena kabar kepindahannya ke Partai Nasdem memang sudah beredar beberapa waktu.

Selain Akbar, pengukuhan jabatan juga disematkan kepada pengurus DPP Partai Nasdem lain. Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi dijabat oleh Sugeng Suparwoto, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik oleh Sri Sajekti Sudjunadi, Ketua Bidang Hukum Advokasi dan HAM dijabat Taufik Basari.

Mantan Sekjen DPD Siti Nurbaya Bakar menjabat Ketua Bidang Otonomi Daerah. Kurtubi menempati jabatan Ketua Bidang Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup. Pengacara kawakan OC Kaligis menjadi Ketua Mahkamah Partai Nasdem.

Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik Dinamika Partai Nasdem

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com