Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Harap KPU Terima PKPI Lolos

Kompas.com - 06/02/2013, 23:38 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum menerima sepenuhnya putusan sidang ajudikasi yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi peserta Pemilu 2014. Hal itu dikarenakan putusan Bawaslu mengikat dan harus segera dilaksanakan KPU.

"KPU harus segera melaksanakan putusan Bawaslu, itu kalimat undang-undang. Kalau menurut regulasi, KPU tidak bisa banding, yang bisa banding itu peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Muhammad menjelaskan, PKPI memang layak lolos verifikasi faktual. Hal itu dibuktikan oleh PKPI dalam rangkaian sidang ajudikasi sehingga pengambilan putusan Bawaslu sudah memenuhi unsur keadilan bagi PKPI. Muhammad meminta KPU mencabut peraturan yang berisi PKPI tidak lolos verifikasi faktual.

"Dalam amar putusan, kami meminta kepada KPU untuk membatalkan putusan 05 terkait dengan PKPI. Jadi, sampai kini, sementara sudah ada sebelas parpol yang ikut pemilu," ujar Muhammad.

Sementara itu, Komisioner KPU Husni Kamil Manik mengatakan, PKPI belum lolos sebab KPU akan mempelajari putusan Bawaslu terlebih dahulu. KPU akan mendalami putusan Bawaslu setelah menerima salinan keputusan sidang yang meloloskan PKPI. "(PKPI) belum lolos karena kami belum terima keputusannya dari Bawaslu," ujar Husni.

Husni menjelaskan, jika nanti KPU memutus PKPI lolos, maka peraturan terhadap partai tersebut akan diubah. Mengenai nomor urut PKPI sendiri, lanjutnya, akan diproses setelah parpol itu dinyatakan lolos oleh KPU. "Secepatnya akan kami putuskan," kata Husni.

PKPI merupakan salah satu dari 18 parpol yang gugur dalam verifikasi faktual KPU. Pada saat itu, PKPI dinyatakan tidak lolos pemilu. Namun, PKPI berhasil memenangkan sidang ajudikasi yang dilakukan Bawaslu dan lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Nasional
    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    Nasional
    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    Nasional
    Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

    Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

    Nasional
    PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

    PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

    Nasional
    Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

    Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

    Nasional
    Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

    Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

    Nasional
    Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

    Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

    Nasional
    Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

    Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

    Nasional
    Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

    Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

    Nasional
    Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

    Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

    Nasional
    Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

    Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

    Nasional
    Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

    Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

    Nasional
    Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

    Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

    Nasional
    Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

    Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com