Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maharani Minta Maaf kepada Semua Perempuan Indonesia

Kompas.com - 05/02/2013, 22:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Maharani, mahasiswi salah satu universitas swasta di Jakarta yang sempat ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, akhirnya muncul ke publik. Di depan sorot kamera para juru warta, Maharani meminta maaf.

"Rani minta maaf karena peristiwa ini telah mengganggu psikologis ibu. Rani juga minta maaf pada kampus karena sudah merusak nama baik kampus. Minta maaf juga pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan," kata Maharani dalam konferensi pers di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (5/2/2013) malam. Remaja 19 tahun tersebut hadir di hadapan media didampingi ayah dan kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Maharani, Wisnu Wardana, mengatakan, kliennya tidak memiliki sangkut paut dengan kasus korupsi yang mendera pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi tersebut. Menurutnya, Maharani menjadi korban karena berada di tempat dan waktu yang salah.

Wisnu menjelaskan, terseretnya Maharani dalam kasus ini bermula saat kliennya itu tengah jalan bersama kawan-kawannya di sebuah kafe pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2013) malam. Saat itu seorang pramuniaga kafe menghampiri Maharani sambil membawa secarik kertas bertuliskan nomor telepon seseorang yang belakangan diketahui bernama Ahmad Fathanah (AF).

"Saat itu, AF sudah enggak ada di lokasi. Pelayan itu bilang buat Rani. Rani sendiri enggak tahu yang namanya AF yang mana," ujar Wisnu. Menurut Wisnu, karena keramahannya, Maharani lantas mengontak nomor telepon yang ada di secarik kertas tersebut melalui pesan singkat.

Dalam komunikasi itu Fathanah mengajak Maharani berkenalan dan bertemu di sebuah tempat yang disepakati, yakni Hotel Le Meridien, pada keesokan harinya, Selasa (29/1/2013) petang. Maharani setuju. Sesampainya di lobi hotel pada Selasa petang, Fathanah mengajak Maharani makan malam di kafe hotel. Mereka berkenalan. Fathanah mengaku sebagai pengusaha.

Setelah sekitar satu jam berbincang-bincang, Fathanah mengeluarkan uang sebesar Rp 10 juta dan diberikan kepada Maharani. Menurut Wisnu, uang itu disebut Fathanah sebagai uang perkenalan. Meski sempat ragu, Maharani menerima uang itu.

"Rani enggak tahu jumlah uang itu berapa dan ia juga sempat menanyakan apakah itu uang palsu atau bukan. Akhirnya diterima," lanjut dia.

Menurut Wisnu, Maharani mengaku kepadanya bahwa menerima uang dari Ahmad Fathanah merupakan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Terbukti, satu jam setelah pertemuan dengan Fathanah, petugas KPK datang menyergap. Karena uang tersebut, nama Maharani akhirnya terseret dalam kasus suap-menyuap terkait impor daging sapi yang melibatkan pucuk pimpinan PKS tersebut.

Maharani berharap publik dapat memaafkan dan mengerti keberadaannya dalam kasus itu. Selanjutnya, ia ingin melanjutkan kehidupannya.

Skandal dugaan suap kuota impor daging sapi terungkap setelah KPK menangkap Ahmad Fathanah dan Maharani di Hotel Le Meredien pada Selasa malam. Dari tangan Fathanah, KPK menyita uang tunai sejumlah Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper. Maharani juga kedapatan menerima uang Rp 10 juta dari Fathanah. Maharani kemudian mengembalikan uang itu.

Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK lalu menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah yang disebut-sebut sebagai teman dekat Luthfi, Arya Abdi Effendi, dan Juard Effendi. Arya dan Juard adalah direktur PT Indoguna, perusahaan yang berperan mengimpor daging sapi. Luthfi dan Ahmad Fathanah diduga menerima suap terkait kebijakan impor sapi dari dua direktur PT Indoguna tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com