Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Ridho Jabat Sekjen PKS

Kompas.com - 01/02/2013, 15:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menunjuk Anis Matta sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rapat Dewan Tingkat Pimpinan Pusat PKS juga memutuskan Muhammad Taufik Ridho sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Anis Matta. Sebelumnya, Taufik Ridho menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan. Anis Matta sendiri akan menjabat sebagai Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mengundurkan diri setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Untuk menggantikan saudara M Anis Matta pada jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS menetapkan M Taufik Ridho," ujar Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2013).

Hilmi mengatakan, keputusan ini diambil setelah digelar rapat oleh Majelis Syuro pada 31 Januari 2013. "Atas penetapan Sekjen DPP ini, maka akan dilaporkan ke Majelis Syuro dalam musyawarah Majelis Syuro yang akan datang," ucap Hilmi.

Selain Hilmi, jumpa pers kali ini juga dihadiri oleh Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Untung Wahono, Surahman Hidayat, Mahfud Abdurrahman, dan Taufik Ridho. Seperti diketahui, Luthfi Hasan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi pada 30 Januari 2013. Pascaditetapkan sebagai tersangka, secara resmi Luthfi menyatakan mundur dari jabatannya pada Kamis (31/1/2013) petang, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com