Taufiq Kiemas: Opsi Pemindahan Ibu Kota Harus Kembali Dibicarakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menilai upaya penanggulangan banjir harus dilakukan dengan mengambil langkah fundamental dan strategis. Ia pun setuju jika wacana pemindahan Ibu Kota negara mulai dibicarakan kembali.

"Saya kurang optimis jika berbagai permasalahan Kota Jakarta tersebut dapat diatasi dengan baik jika penanganannya hanya bersifat konvensional. Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental untuk mengatasinya, salah satunya dengan mempertimbangkan kembali opsi pemindahan Ibu Kota ke daerah lain," ujar Taufiq, Jumat (18/1/2013), di Jakarta.

Pernyataan Taufiq tersebut menanggapi bencana banjir yang dihadapi Jakarta kini. Puluhan ribu warga Ibu Kota menjadi korban akibat bencana banjir lima tahunan tersebut. Menurut Taufik, bencana banjir itu menambah daftar panjang persoalan yang terjadi di Jakarta selain kemacetan dan kejahatan. Ia menilai beban Ibu Kota harus digantikan dengan daerah lain yang memenuhi syarat, baik secara geografis, geopolitik, maupun sosioekonomis.

"Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh presiden pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," ucap Taufiq.

Keputusan pemindahan ibu kota negara itu, lanjutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga perlu dukungan rakyat Indonesia.

Tidak hanya Taufiq Kiemas yang setuju usulan pemindahan ibu kota ini kembali dipertimbangkan. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat juga berpendapat wacana pemindahan ibu kota menjadi realistis melihat dampak banjir yang terjadi di Jakarta.

"Perubahan iklim yang ekstrem dirasakan seluruh dunia sehingga kita harus waspada. Sebaiknya, pemerintah mengapresiasi usul itu dan membuat analisis untung ruginya bagi kepentingan jangka panjang kalau ibu kota dipindahkan," tutur Martin.

Menurut Martin, pemindahan ibu kota sudah mendesak dilakukan dan harus pula disiapkan jalan keluarnya. "Pendeknya ini sudah mendesak dan prioritas dipikirkan dan disiapkan jalan keluarnya," imbuh Martin.