Megawati: Kader Pengguna Narkoba Tak 'Ditolerir'

PURWAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri ketika peringatan HUT ke-40 PDI-P di Waduk Djuanda Jatiluhur, Jawa Barat, Kamis (10/1/2013).

Megawati mengatakan, BNN perlu diberikan dukungan politik dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Menurut Megawati, pihaknya perlu memberikan sikap yang tegas menyikapi masalah narkotika lantaran pandangan masyarakat terbelah mengenai hukuman mati, baik bagi produsen maupun pengedar narkoba.

Di satu sisi, kata Megawati, ada penolakan hukuman mati dengan alasan hak asasi manusia. "Apakah hak asasi individu, lebih-lebih bagi para produsen dan bandar narkoba, pantas ditegakkan di atas pengorbanan hak yang lebih besar dari negara dan bangsa untuk menyelamatkan rakyatnya. Asas kemanusiaan mengharuskan kita untuk menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang agung," kata dia.

Megawati menambahkan, pihaknya tak menoleransi kader PDI-P yang menggunakan narkoba. Jika terbuki, maka siapa pun kader dipastikan akan dipecat. Salah satu bentuk kerja sama dengan BNN adalah melakukan tes urine rutin.

Adapun kerja sama dengan BKKBN, menurut Megawati, untuk menyadarkan masyarakat mengenai program Keluarga Berencana. Pertambahan jumlah penduduk akan berakibat perebutan ruang dan sumber daya serta penggunaan kekerasan sebagai metode mempertahankan eksistensi diri.

Rangkaian acara HUT PDI-P ini juga mencakup menebar 20.000 benih ikan ke waduk, selain juga penanaman pohon di sekitar waduk. PDI-P juga memberikan penghargaan kepada keluarga Djuanda dan Sutami, dua orang yang berperan besar dalam pembangunan waduk.