Sabtu, 30 Agustus 2014

News / Nasional

Tak Usah Beri Remunerasi Pejabat di Kementerian "Termalas"!

Minggu, 23 Desember 2012 | 14:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) menyatakan, pemerintah tak perlu memberikan remunerasi dan tunjangan jabatan bagi para birokrat pemegang kuasa anggaran di enam kementerian yang dikategorikan "termalas". Enam kementerian disebut Fitra sebagai kementerian "termalas" karena gagal mencapai target penyerapan anggaran tahun 2012. FITRA menilai, political will Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki tata kelola anggaran justru gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian tersebut.

"Percuma saja mereka diberikan remunerasi dan tunjangan jabatan kalau tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan secara baik," kata Koordinator Riset Seknas Fitra Maulana di Kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).

Maulana mengungkapkan, dampak gagalnya penyerapan anggaran merugikan masyarakat. Sebab, program-program pemerintah, khususnya yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, tidak berjalan. Kualitas belanja anggaran juga menjadi sulit untuk di kontrol.

"Misalnya, bantuan peralatan pertanian bagi petani, bantuan peralatan menangkap ikan bagi nelayan dan seterusnya. Jadi, pemerintah juga harus bertanggung jawab  karena anggaran yang digunakan tersebut bersumber dari pajak rakyat," ujar Maulana.

Keenam kementerian itu dituding sengaja menghabiskan anggaran yang tersisa dengan membuat iklan-iklan layanan masyarakat yang terkesan dibuat-buat.

"Tidak mengherankan jika di bulan Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Selain itu, dugaan kami, anggaran yang baru digunakan saat ini hanya untuk belanja pegawai, untuk gaji atau honor di birokrat di lingkungan kementerian itu. Jadi, target mereka bukan untuk masyarakat, malah untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun," kata Maulana.

Ia juga menyarankan agar perencanaan anggaran dibuat lebih matang. Selain itu, Fitra menyarankan agar kebijakan blokir anggaran yang bisa dilakukan oleh DPR dan Dirjen Keuangan dihapuskan karena tidak sesuai dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Supaya penyerapan anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Maulana.

Sebelumnya, Fitra mencatat, ada enam kementerian "pemalas" pada  2012. Catatan Seknas FITRA tersebut berdasarkan laporan realisasi anggaran semester I atau dari Januari hingga Juni 2012 terhadap kinerja anggaran kementerian pada tahun ini. Enam kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Keenam kementerian ini dinilai gagal merealisasikan target penyerapan anggaran. Hingga pertengahan tahun 2012, penyerapan anggaran masih di bawah 20 persen.

Baca juga:
Ini Enam Kementerian Termalas Versi Fitra


Penulis: Robertus Belarminus
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary