Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Dapat Gelar Kehormatan di Malaysia

Kompas.com - 18/12/2012, 13:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (18/12/2012) siang.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, di Kuala Lumpur, Presiden akan melakukan rapat konsultasi tahunan ke-9. Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia, YM Mohd Najib Tun Razak.

Presiden RI dan PM Malaysia, kata Faiza, akan memimpin konsultasi tahunan ke-9 yang diikuti menteri dan pejabat tinggi terkait dari kedua negara. Presiden juga akan menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa Doctor of Philosophy in Leadership of Peace) yang dianugerahkan oleh Universitas Utara Malaysia.

"Konsultasi tahunan merupakan forum tertinggi dalam mekanisme hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Forum ini akan dimanfaatkan Presiden Yudhoyono untuk membahas upaya penguatan hubungan bilateral serta isu-isu yang menjadi prioritas kedua negara, seperti perlindungan WNI dan TKI, isu perbatasan, perdagangan dan investasi," kata Teuku dalam siaran persnya.

Sebelumnya, Presiden menyebut dirinya akan mengangkat masalah penghinaan presiden ketiga RI BJ Habibie oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin. Menurut Presiden, masalah itu bisa merusak hubungan baik kedua negara.

Teuku menambahkan, setelah itu, Presiden dan rombongan akan langsung bertolak menuju New Delhi, India, pada 19 Desember. Presiden dijadwalkan akan menghadiri acara sesi pleno KTT ASEAN-India. Selain itu, Presiden RI juga akan bertemu dengan perwakilan peserta Simposium Internasional 2012 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia).

"Kehadiran Presiden di New Delhi merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus memajukan kerja sama dan kemitraan ASEAN dan India. Selain itu, pertemuan ini juga akan dimanfaatkan untuk menetapkan visi masa depan hubungan ASEAN-India," ujar Teuku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com