Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Diberi Waktu sampai Juli 2013

Kompas.com - 16/12/2012, 08:20 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kandidat presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, diberi waktu sampai Juli 2013 untuk meningkatkan elektabilitas. Saat ini, elektabilitas Aburizal masih tertinggal dari tokoh-tokoh lain dan masih di bawah elektabilitas Partai Golkar.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Juli 2013 adalah momen tepat untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam elektabilitas Aburizal. Saat itu, tepat satu tahun setelah Aburizal dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Hal itu disampaikan pula dalam surat Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie beberapa hari lalu.

Pemberian batas waktu itu terkait tren elektabilitas Aburizal. Bila tren elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar itu meningkat dan dukungan masyarakat meluas, kata Akbar, tidak ada keraguan lagi untuk pencalonan Aburizal.

Namun, bila sebaliknya, perlu dipikirkan opsi-opsi yang harus dilakukan. Namun, politisi senior itu mengelak menyebutkan opsi-opsi yang bisa diambil bila elektabilitas Aburizal stagnan atau menurun. ”Saya belum bisa bilang opsi lain itu, tetapi perlu dicari opsi-opsi terbaik,” ujar Akbar, Jumat (14/12/2012) malam.

Akbar menilai pernyataan Aburizal yang optimistis bisa mencapai elektabilitas 60 persen dan memenangi pemilu presiden dalam satu putaran adalah pernyataan tanpa dasar. Sebab, faktanya elektabilitas Aburizal masih di bawah tokoh-tokoh, seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla. Dalam survei opinion leader Lembaga Survei Indonesia (LSI), nama Aburizal malah tidak masuk sama sekali.

”Saya tidak tahu apa dasar Saudara Aburizal sampai membuat pernyataan seperti itu. Dari mana bisa optimistis begitu tinggi, padahal fakta berdasarkan penelitian dan survei berbeda. Kalau ada dasarnya, kami menghormati. Sebab, semua ingin capres yang didukung bisa meraih kemenangan atau setidaknya ada peluang menang,” tutur Akbar.

Koordinator Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Yorris Raweyai menilai surat Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar sebagai hal wajar. Ketika tren elektabilitas ketua umum tidak sejalan dengan kecenderungan keterpilihan partainya, evaluasi harus segera dilakukan. Sebab, kata Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar ini, pengalaman kekalahan Partai Golkar dalam Pemilu Presiden 2004 dan 2009 harus menjadi pelajaran.

”Harapannya bisa menang. Harus ada jalan keluarnya. Kalau elektabilitasnya tidak cukup, koalisi dengan siapa atau bagaimana. Sekarang, elektabilitas ketua umum masih jauh dari elektabilitas. Kalau dipaksakan, sama dengan bunuh diri,” tuturnya.

Yorris menilai DPP harus menanggapi serius surat Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar itu. Evaluasi harus dilakukan dalam rapat pimpinan nasional tahun 2013 secara terbuka dan adil. ”Jangan ada kesan pemaksaan kehendak dan hanya seremonial. Keputusan rapimnas bukan kitab suci, bisa berubah dengan sangat dinamis. Mekanisme internal rapimnas juga tidak perlu terlalu kaku diikuti. Partai Golkar harus terbuka pada daerah supaya semua merasa memiliki dan terlibat dalam sosialisasi pemenangan,” ujar Yorris.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, setahun ini Aburizal menggiatkan program perkenalan yang bersentuhan dengan masyarakat. Hasilnya, tingkat keterpilihan figur ini meningkat tajam, yaitu 18 persen. ”Kami optimistis itu akan meningkat, bahkan bisa menyalip elektabilitas partai pada kuartal pertama 2013,” katanya. (INA)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com