Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut PT Garam: Laena Pernah Minta Komisi

Kompas.com - 04/12/2012, 21:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Garam Yulian Lintang mengaku pernah melakukan satu kali pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Idris Laena. Yulian bahkan menuding Laena yang meminta bertemu dengan direksi PT Garam di luar DPR. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya meminta jatah yang dilakukan Laena.

"Apa yang dikatakan Pak Dahlan itu benar. Transaksi memang belum ada, dia (Laena) hanya meminta bagian saja. Hanya satu kali pertemuan," ujar Yulian, Selasa (4/12/2012), saat memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Yulian bersama dengan mantan Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irredenta diperiksa secara bersamaan pada Selasa ini. Mereka dikonfrontasi lantaran BK menemukan ada perbedaan pernyataan di antara kedua belah pihak terkait substansi pertemuan. "Tadi ada yang mengakui, ada yang tidak," kata Yulian.

Pertemuan itu, diakui Yulian, untuk membahas penyertaan modal negara (PMN) PT Garam yang baru pertama kali diajukan perusahaan ini sebesar Rp 100 miliar. Namun, dalam pertemuan itu, Laena meminta komisi. Pertemuan dihadiri Laena dan juga Direktur Keuangan PT Garam serta mantan Direktur Utama PT Garam Hersusanto.

Menurut dia, Laena yang menginisiasi pertemuan di luar agenda resmi DPR itu. "Dia yang minta ketemu. Tapi ya kami berbeda tadi," ucap Yulian.

Sementara itu, mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta mengakui bahwa saat dikonfrontasi tadi Laena membantah meminta jatah. Padahal, Hersusanto mengatakan dirinya bersama direksi PT Garam lain yakin bahwa Laena berupaya meminta jatah. "Soal itu memang ada. Kami bertiga yang menghadapi soalnya," ujarnya.

Baca juga:
Dahlan Iskan Akan Digugat!
Memprihatinkan, Laporan Dahlan Tak Akurat
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com