Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Mega-JK Sebatas Politik Silaturahim

Kompas.com - 03/12/2012, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga saat ini belum memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Wacana duet antara Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla baru sebatas politik silaturahim. Hal ini diungkapkan politisi senior PDI-P, Pramono Anung, Senin (3/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Itu masih dalam politik silaturahim. Di dalam politik, silaturahim biasa-biasa saja, tetapi belum ada keputusan partai," ujar Pramono.

Ia mengatakan, keputusan PDI-P berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati. Hingga kini, Mega belum membicarakan soal pencapresan tahun 2014.

"Nanti Bu Mega yang akan memutuskan sesuai mekanisme internal partai. Kalau sekarang masih terlalu dini," kata Wakil Ketua DPR ini.

Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan partai, Pramono mengatakan, popularitas Mega dan JK memang berada di atas. "Mega punya konsitituen yang tetap. Survei mereka ada di satu dua besar," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh paling dikenal pemilih. Sebanyak 94 persen responden mengenal Mega. Sementara itu, politisi Partai Golkar, Jusuf Kalla, menguntit di belakang Mega. JK dikenal 88 persen responden.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, lanjutnya, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meskipun tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," ujarnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan PDI-P. Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDIP-P sudah meminangnya menjadi cawapres. "Itu masih masalah ke depanlah," kata Kalla.

Baca juga:
JK Tak Keberatan Duet dengan Megawati
LSI: Mega-JK, Capres Paling Terkenal
Golkar: Mega-JK Hanya Wacana, Tak Usah Ditanggapi

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Nasional
    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com