Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Zulkieflimansyah dan Achsanul yang Aktif di Rapat Merpati

Kompas.com - 29/11/2012, 19:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara beberapa anggota Komisi XI DPR dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) tanggal 1 Oktober ditengarai sebagai upaya anggota dewan meminta jatah. Di dalam pertemuan itu, diketahui ada sekitar lima orang anggota dewan dan tiga direksi Merpati yang terlibat.

Kelima anggota dewan yang ikut dalam pertemuan itu yakni Achsanul Qosasi, Linda Megawati, Saidi Butar-butar (Fraksi Partai Demokrat), Zulkieflimansyah (F-PKS), dan I Gusti Agung Ray Wijaya (F-PDI Perjuangan). Sementara direksi Merpati yang hadir adalah Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Merpati Doni Suherman, dan Direktur Niaga Merpati Sutan Banuara.

"Di dalam pertemuan itu ada yang tidak aktif, ada yang aktif," ujar Ketua Badan Kehormatan M Prakosa, Kamis (29/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. Ada tiga anggota dewan yang dinilai tidak aktif dalam pertemuan itu. Mereka hanya duduk dan mendengarkan percakapan rekan-rekannya dengan direksi Merpati yang dilakukan di ruang pimpinan Komisi. Ketiga orang yang tidak aktif itu adalah Linda Megawati, Saidi Butar-butar, dan I Gusti Agung Ray Wijaya.

"Sementara yang memimpin dan membuka pertemuan itu adalah Zulkieflimansyah dan yang aktif berbicara itu Achsanul Qosasi," imbuhnya.

Zulkieflimansyah dan Achsanul mengaku pertemuan itu adalah pertemuan informal dan ketika itu mereka hanya meminta business plan Direktur Utama Merpati yang baru. Selain itu, Achsanul juga membicarakan soal kinerja keuangan Merpati.

Namun, pendapat berbeda justru disampaikan direksi Merpati. Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo mengaku ada permintaan komitmen yang disampaikan salah seorang anggota dewan yang aktif berbicara dalam pertemuan itu. Hal ini yang menjadi dasar laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke BK DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com