Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Tak Masuk, Survei LSI Dianggap Tak Obyektif

Kompas.com - 29/11/2012, 12:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak masuk dalam daftar 18 tokoh yang lolos uji sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Hal itu terlihat dari hasil survei "Calon Presiden Indonesia 2014, Penilaian Opinion Leader" oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Rabu (28/11/2012).

Bagaimana tanggapan pihak Golkar? Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya tak khawatir atas hasil survei itu lantaran respondennya bukan masyarakat umum. Padahal, kata dia, pemilih dalam pemilu adalah rakyat.

Nurul juga mempermasalahkan latar belakang responden yang diambil, yakni pengusaha dan pemilik media. Bila dikaitkan dengan latar belakang Ical yang juga sebagai pengusaha dan pemilik media, maka penilaian responden tidak obyektif.

"Jelas ada unsur subyektivitas karena ada kecenderungan menganggap ARB sebagai kompetitor bisnis. Jadi, saya menduga tidak sepenuhnya obyektif dan tulus," kata Nurul ketika dihubungi, Kamis (29/11/2012).

Meski demikian, Nurul menambahkan, pihaknya tetap berterima kasih atas kritik tersebut. "Agar kami dapat menyusun strategi yang lebih mengena dan sesuai dengan yang diperlukan ARB," pungkas anggota Komisi II DPR itu.

Seperti diberitakan, survei tersebut menggali opinion leader dari 223 responden yang terdiri atas lulusan S-3 dari berbagai latar belakang, pemimpin redaksi media massa, pengusaha nasional, dan purnawirawan jenderal. Mereka menilai 24 nama tokoh dengan lima kriteria utama, yaitu bisa dipercaya; tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; tidak pernah melakukan tindak kriminal; mampu memimpin negara dan pemerintahan; serta berdiri di atas semua kelompok. Survei dilakukan pada Januari-Mei 2012.

Hasil survei menunjukkan, dari 24 nama, hanya 18 tokoh yang lulus uji kualitas personal. Lima nama di antaranya memperoleh nilai di atas 70 dari rentang nilai 0 sampai 100. Mereka adalah Mahfud MD (79), Jusuf Kalla (77), Menteri BUMN Dahlan Iskan (76), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (72), dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Hidayat Nur Wahid (71).

Beberapa tokoh populer mendapat nilai lebih rendah, seperti Megawati Soekarnoputri (68), Hatta Rajasa (66), dan Prabowo Subianto (61).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com