Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kemenhan Diblokir, Ini Penjelasan Dipo Alam

Kompas.com - 26/11/2012, 19:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta Kementerian Keuangan "membintangi" (blokir) anggaran dana optimalisasi untuk Kementerian Pertahanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kementerian Keuangan lalu memblokir anggaran tersebut.

Bagaimana penjelasan Dipo? Dipo membenarkan adanya permintaan itu. Namun, Dipo tak menjelaskan secara detail alasan permintaan itu. Dia hanya menyinggung berbagai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak ada korupsi dalam penggunaan anggaran untuk modernisasi alutsista TNI/Polri.

Terkahir, kata Dipo, pesan itu disampaikan ketika HUT TNI pada 5 Oktober 2012 . "Presiden katakan kita ingin (alutsista) kuat, mengangkat industri pertahanan kita. Tapi jangan digerogoti (anggaran). Itu pesan beliau," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 26/11/2012 ).

Hal itu dikatakan Dipo ketika menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II mengenai langkahnya yang meneruskan aduan pegawai negeri sipil di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aduan itu terkait dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN. Dalam penjelasannya, Dipo menyinggung perihal pemblokiran anggaran di Kemenhan.

Dipo mengaku tidak khawatir atas langkahnya itu. "Tidak ada kekhawatiran kita apakah dia profesional, apakah dari parpol, dari TNI/Polri. Kalau kita harus benahi, kita benahi," kata Dipo.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi di internal pemerintah untuk membuka blokir. "Masih perlu ada klarifikasi antar pemerintah meliputi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dengan Seskab," kata Agus.

 

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com