Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Dahlan, Jaga Akurasi, Jangan Gila Publisitas!

Kompas.com - 23/11/2012, 14:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengkritik keras aksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang merevisi nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Revisi yang dilakukan Dahlan pun diduga keliru lantaran mencantumkan anggota Fraksi PAN, Muhammad Hatta.

"PAN akan terus memantau perkembangan kasus ini. Namun, perlu diingat, sudah banyak korban yang tidak bersalah," ucap Dradjad, Jumat (23/11/2012), di Jakarta.

Dradjad mencontohkan, Dahlan sempat melaporkan anggota Fraksi PAN seperti M Ichlas El Qudsy terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Hal ini kemudian dibantah oleh politisi yang akrab dipanggil Micle itu. Belakangan, Dahlan menyatakan bahwa Micle tak hadir pada pertemuan tersebut.

"Istri dan anak-anak saudara Micle selama berhari-hari menjadi terpidana di masyarakat karena divonis sebagai pemeras," kata Dradjad.

Dahlan juga menyatakan, Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat tidak terlibat. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Jawa Pos ini pun menyerahkan dua nama baru, yakni Muhammad Hatta dari F-PAN dan Said Butar-burtar dari F-Demokrat.

Terkait hal ini, Dradjad menyatakan bahwa Hatta sama sekali tidak terlibat. "Muhammad Hatta, yang biasa dipanggil Charlie, tegas-tegas membantah tuduhan tersebut. Yang bersangkutan juga memberikan bukti berupa foto lengkap dengan tanggal, jam, dan menitnya. Isinya, pada waktu kejadian yang dituduhkan tersebut, yang bersangkutan sedang menjadi pembicara di sebuah kota di Jawa Tengah untuk acara sosialisasi Undang-Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ucap Dradjad.

Dradjad pun meminta agar Dahlan bersikap hati-hati. Pasalnya, Dahlan sudah menyebabkan luka psikologis terhadap Micle dan keluarganya. "Karena itu, pejabat negara, siapa pun, sebaiknya jangan grasa-grusu. Lakukan cek dan ricek, jaga akurasi, dan jangan gila publisitas karena Anda adalah pejabat negara. Efek tindakan Anda dirasakan oleh orang banyak," imbuh Dradjad.

Lebih lanjut, Dradjad menyarankan agar Dahlan menggunakan cara Menteri BUMN sebelumnya, Sugiharto, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam mencegah praktik kongkalikong.

"Mereka melakukan yang saudara Dahlan lakukan tanpa political madness seperti ini. Percayalah, masih banyak anggota DPR yang idealis dan mendukung gerakan bersih-bersih seperti ini," imbuh Dradjad.

Jika ada oknum anggota DPR yang nakal, lanjutnya, maka patut untuk dihukum. Tetapi, jangan merusak DPR secara institusi. "Seolah-olah semua anggota DPR dan politisi adalah penjahat. Jangan lupa, saudara Dahlan bisa mendapat amanah di PLN dan kabinet juga karena proses politik yang melibatkan politisi," kata Dradjad.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras

Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com