Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Dahlan, Jaga Akurasi, Jangan Gila Publisitas!

Kompas.com - 23/11/2012, 14:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengkritik keras aksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang merevisi nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Revisi yang dilakukan Dahlan pun diduga keliru lantaran mencantumkan anggota Fraksi PAN, Muhammad Hatta.

"PAN akan terus memantau perkembangan kasus ini. Namun, perlu diingat, sudah banyak korban yang tidak bersalah," ucap Dradjad, Jumat (23/11/2012), di Jakarta.

Dradjad mencontohkan, Dahlan sempat melaporkan anggota Fraksi PAN seperti M Ichlas El Qudsy terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Hal ini kemudian dibantah oleh politisi yang akrab dipanggil Micle itu. Belakangan, Dahlan menyatakan bahwa Micle tak hadir pada pertemuan tersebut.

"Istri dan anak-anak saudara Micle selama berhari-hari menjadi terpidana di masyarakat karena divonis sebagai pemeras," kata Dradjad.

Dahlan juga menyatakan, Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat tidak terlibat. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Jawa Pos ini pun menyerahkan dua nama baru, yakni Muhammad Hatta dari F-PAN dan Said Butar-burtar dari F-Demokrat.

Terkait hal ini, Dradjad menyatakan bahwa Hatta sama sekali tidak terlibat. "Muhammad Hatta, yang biasa dipanggil Charlie, tegas-tegas membantah tuduhan tersebut. Yang bersangkutan juga memberikan bukti berupa foto lengkap dengan tanggal, jam, dan menitnya. Isinya, pada waktu kejadian yang dituduhkan tersebut, yang bersangkutan sedang menjadi pembicara di sebuah kota di Jawa Tengah untuk acara sosialisasi Undang-Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ucap Dradjad.

Dradjad pun meminta agar Dahlan bersikap hati-hati. Pasalnya, Dahlan sudah menyebabkan luka psikologis terhadap Micle dan keluarganya. "Karena itu, pejabat negara, siapa pun, sebaiknya jangan grasa-grusu. Lakukan cek dan ricek, jaga akurasi, dan jangan gila publisitas karena Anda adalah pejabat negara. Efek tindakan Anda dirasakan oleh orang banyak," imbuh Dradjad.

Lebih lanjut, Dradjad menyarankan agar Dahlan menggunakan cara Menteri BUMN sebelumnya, Sugiharto, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam mencegah praktik kongkalikong.

"Mereka melakukan yang saudara Dahlan lakukan tanpa political madness seperti ini. Percayalah, masih banyak anggota DPR yang idealis dan mendukung gerakan bersih-bersih seperti ini," imbuh Dradjad.

Jika ada oknum anggota DPR yang nakal, lanjutnya, maka patut untuk dihukum. Tetapi, jangan merusak DPR secara institusi. "Seolah-olah semua anggota DPR dan politisi adalah penjahat. Jangan lupa, saudara Dahlan bisa mendapat amanah di PLN dan kabinet juga karena proses politik yang melibatkan politisi," kata Dradjad.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras

Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Nasional
    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

    Nasional
    Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

    Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

    Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

    Nasional
    Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

    Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

    Nasional
    Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

    Nasional
    Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

    Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

    Nasional
    12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

    12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

    Nasional
    Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

    Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

    Nasional
    Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

    Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

    Nasional
    Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

    Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

    Nasional
    Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

    Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com