Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Politisi Diduga Peminta Upeti ke Merpati dari PAN dan PD

Kompas.com - 22/11/2012, 10:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo menyerahkan tambahan nama baru politisi yang diduga meminta upeti kepada Badan Kehormatan (BK). Kedua politisi yang diadukan ini berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Demokrat.

"Dua yang dilaporkan terakhir itu fraksinya memang sama dari PAN dan Demokrat. Said Butar-butar dari Fraksi Partai Demokrat dan Muhammad Hatta dari Fraksi Partai Amanat Nasional," terang Wakil Ketua BK Abdul Wahab Dalimunthe, Kamis (22/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Dia menjelaskan, kedua politisi itu ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi PT Merpati pada tanggal 1 Oktober lalu. "Tapi, mereka diam hanya duduk saja," ucap Wahab.

Meski tidak aktif dalam pertemuan itu, Wahab menjelaskan, pihaknya juga akan memanggil kedua politisi itu untuk melengkapi keterangan yang ada. Hari ini, BK juga akan memanggil tiga politisi lain terkait upaya pemerasan direksi Merpati yakni Zulkiflimansyah, Sumaryoto, dan Achsanul Qosasi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan merevisi dua nama yang diserahkan sebelumnya terkait dugaan pemerasan di PT Merpati. Kedua nama yang dicabut yakni Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat dan M Ichlas El Qudsy dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kedua politisi itu juga sudah membantah keikutsertaannya di dalam pertemuan tanggal 1 Oktober yang diduga sebagai upaya meminta jatah kepada direksi Merpati.

Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa aduan Dahlan Iskan terkait pertemuan direksi Merpati dengan sejumlah anggota Komisi XI di ruang pimpinan komisi tanggal 1 Oktober lalu. Namun, Achsanul membantah jika pertemuan itu disebut sebagai upaya pemerasan. Achsanul menceritakan, sekitar 2-3 bulan lalu, Komisi XI sempat melakukan rapat kerja dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, sebelum rapat dimulai sekitar 10-15 orang anggota Komisi XI berbincang di ruang komisi sambil menunggu anggota dewan yang lain datang.

Di dalam diskusi kecil itu, Achsanul mengatakan pihak Merpati dihadiri oleh tiga direkturnya yakni Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Muhammad Roem, dan Direktur Operasional Asep Eka Nugraha. Sementara anggota Komisi XI yang ada di antaranya Zulkflimansyah, Soemaryoto, Andi Timo, dan Linda Megawati.

Andi Timo kemudian membantah turut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu, diakui Achsanul, hanya membahas soal bussiness plan dirut Merpati yang baru. Ia pun menegaskan tidak ada candaan soal meminta jatah atau pun commitment fee yang dilontarkan anggota dewan saat itu terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam perbincangan santai dengan ketiga direksi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

    Nasional
    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

    Nasional
    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

    Nasional
    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

    Nasional
    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

    Nasional
    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

    Nasional
    UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

    UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

    Nasional
    Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

    Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

    Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

    Nasional
    Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

    Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

    Nasional
    Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

    Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

    Nasional
    Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

    Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

    Nasional
    Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

    Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

    Nasional
    Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

    Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com