JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan (BK) belum mendapatkan bukti-bukti baru dari pemanggilan tiga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dugaan pemerasan yang diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Tetapi, Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin mengaku memiliki bukti berupa pesan singkat yang bisa mendukung dugaan itu.
Barang bukti ini akan disertakan selanjutnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Kami katakan dari PT PAL, ada pesan singkat dan telepon cukup banyak kepada dirut dan direktur keuangan. Dirut bilang pesan ini sudah dihapus, tapi dia bilang nanti seandainya diperlukan akan kami dapatkan," ujar Prakosa.
Pesan singkat itu diduga berasal dari anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan Iskan beberapa waktu lalu. Pertama kali, Dahlan melaporkan kasus dugaan pemerasan di PT PAL yang melibatkan seorang anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Idris Laena. Namun, Laena membantah tudingan Dahlan. Prakosa menyatakan, jika anggota dewan yang bersangkutan membantah telah mengirimkan pesan itu, BK memiliki fakta lain yang dinilai cukup kuat. Fakta itu terkait dengan pertemuan-pertemuan antara direksi BUMN dengan anggota dewan yang dilakukan di luar gedung DPR.
"Ada yang disampaikan tentang pertemuan-pertemuan dengan oknum anggota dewan. Pertemuan ini terjadi di luar DPR dan lebih dari dua kali. Ini patut dicurigai," kata Prakosa.
Di dalam pertemuan itu, Prakosa menjelaskan para direksi BUMN juga mengakui adanya permintaan jatah terkait penyertaan modal negara. "Persentasenya berbeda-beda ada yang 1 persen, di atas 1 persen, ada juga yang sampai 5 persen," kata politisi PDI-Perjuangan ini.
Di dalam pertemuan itu juga tidak hanya dihadiri oleh Direktur Utama, tetapi juga jajaran direksi lainnya. Sehingga, jika ada anggota dewan yang mengelak ada saksi lain yang menguatkan.
Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR
Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014