Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Komisioner KPU Bohongi Sidang DKPP

Kompas.com - 13/11/2012, 21:37 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suripto Bambang mengungkapkan, pernyataan Komisioner KPU Bidang Hukum Ida Budhiati di sidang perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengada-ada. Ida pada kesempatan itu mengatakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU melakukan pembangkangan birokrasi sejak pendaftaran hingga verifikasi parpol.

"Kalau pembusukan maka organisasi akan berhenti dan tidak jalan. Faktanya, Setjen tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Suripto dalam pledoinya di sidang DKPP, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Suripto menjelaskan, pernyataan Ida yang mengutip perkataan Andi Firmansah bahwa pimpinan setjen adalah sekjen merupakan pembohongan publik. Pasalnya, setjen berdasarkan PP nomor 9 tahun 2003 dikuatkan UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian secara fungsinya diatur untuk bertanggungjawab pada Sekjen. Sebab, sekjen menurut konstitusi adalah pejabat pembina kepegawaian.

"Selama ini jajaran setjen bekerja dengan menerapkan ketentuan sesuai peraturan perundangan. Sebab itu, Sekjen selalu mengadakan pembinaan sampai tingkat bawah bagaimana melaksanakan tupoksi secara benar," ungkapnya.

Suripto menambahkan, Setjen telah bekerja sesuai kode etik PNS. Hal itu juga diatur dalam PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Komisioner KPU, ditudingnya tidak bekerja sesuai kode etik penyelenggara pemilu. Padahal, kode etik itu diatur dalam MoU KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 1, 11 dan 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. Pernyataan Ida yang membohongi publik tidak sepantasnya diucapkan.

"Oleh karena itu, lebih bijak apabila Komisioner dalam memberikan pernyataan memilih kata yang lebih santun," sindirnya.

Sementara itu, Ida menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong di sidang. Ia tidak menginginkan pernyataannya menjadi polemik berkepanjangan. Bagi Ida, pernyataannya sudah jelas dan tidak terbantahkan. "Saya serahkan ke majelis hakim DKPP. Saya harap dapat memutus dengan baik dan benar," pungkas Ida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com