Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?

Kompas.com - 07/11/2012, 10:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai lelang pengerjaan tiga proyek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nilanya masing-masing miliaran rupiah. FITRA curiga lantaran lelang itu baru dilakukan di akhir tahun.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar, lelang baru dilakukan pada akhir tahun lantaran pada awal tahun hingga pertengahan tahun ini, proyek-proyek di DPR dihentikan menyusul penolakan hebat masyarakat atas pembangunan gedung DPR dan ruang mewah Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

"Kami sebenarnya ingin proyek ini dilakukan awal tahun. Tetapi saat ada kasus Banggar dan gedung baru DPR. BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) akhirnya menghentikan semua proyek BURT. Kami tiarap sebenarnya selama setengah tahun ini," ujar Erry, Selasa (6/11/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Erry mengatakan ketika itu semua proyek BURT terkena rasionalisasi sehingga ditinjau ulang. Namun, proyek untuk ruang kerja anggota DPR senilai Rp 6,2 miliar, toilet senilai Rp 1,4 miliar, dan pagar Gedung DPR pembatas dengan Taman Ria Senayan senilai Rp 1 miliar tidak kena rasionalisasi.

"Tiga proyek itu tidak kena rasionalisasi karena mengingat banyak anggota Dewan sudah mengeluh dan sudah mendesak bahwa itu dibutuhkan. Akhirnya proyek ini bisa jalan. Sekarang dalam tahap pengumuman lelang. Pada minggu ketiga November, sudah dapat pemenang lelangnya," ujar Erry.

Setelah itu, pengerjaan fisik akan dilakukan kontraktor selama 1,5 bulan hingga akhir Desember 2012. Erry mengaku yakin, target penyelesaian bisa tercapai asal dengan jadwal yang ketat. "Kami optimis bisa selesai dengan jadwal yang ketat," kata Erry lagi.

Sebelumnya, FITRA mencurigai lelang proyek DPR sengaja dimulai pada akhir tahun sehingga tidak menjadi sorotan publik. Menurut FITRA, waktu pelaksanaan lelang proyek untuk tahun anggaran 2012 ini terkesan janggal karena mepet dengan waktu penandatanganan kontrak proyek yang sudah ditargetkan sebelumnya.

"Adanya pekerjaan pada akhir tahun 2012 ini mengonfirmasi kepada publik bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh DPR agar pekerjaan ini tidak menjadi sorotan tajam oleh publik. Juga bisa dikatakan bahwa kinerja staf kesekjenan DPR tidak maksimal, terkesan mau enak saja, dan jelas-jelas hanya makan gaji buta saja," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Uchok memaparkan, tiga proyek yang proses lelangnya baru dimulai akhir tahun ini tersebut adalah pekerjaan pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar. Adapun kontrak ketiga proyek tersebut akan ditandatangani antara tanggal 22 dan 30 November.

"Hal ini berarti, maksimal hanya satu bulan untuk melaksanakan tiga pekerjaan tersebut," kata Uchok.

Secara umum, lanjutnya, proyek ini sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara baik sesuai dengan waktu yang tersedia pada tahun ini. Dikhawatirkan, nasib tiga proyek itu akan sama dengan proyek parkir motor DPR yang kelihatan selesai, tetapi belum bisa dimanfaatkan oleh publik.

"Kesalahan yang dilakukan oleh kedua pihak tetap saja terbuka kemungkinannya, tapi sayang seribu sayang, sanksinya saja tidak ada," ucapnya.

Ikuti berita selengkapnya dalam topik: DPR Sibuk Renovasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com