Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaikan Toilet di DPR Rp 1,4 Miliar, Wajar?

Kompas.com - 06/11/2012, 13:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gedung DPR belum berhenti "bersolek diri". Setelah rencana pembangunan gedung baru DPR gagal, kini DPR kembali disoroti dengan sejumlah proyek renovasi dengan anggaran yang tak sedikit. Pada akhir 2012, DPR akan melakukan perbaikan toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Selama ini, kata dia, anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

"Kami juga pusing karena keluhan ini selalu ada setiap rapat. Kami sebagai pelayan di sini, ya, mau tidak mau melakukan perbaikan itu karena ini kemauan dari anggota DPR yang juga sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)," ujar Erry, Selasa (6/11/2012), saat dijumpai di kompleks Parlemen, Senayan.

Erry mengungkapkan, keluhan itu sudah ada sejak awal tahun. BURT kemudian menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk proyek ini. Rencananya, ada 197 toilet di Gedung Nusantara I yang akan diperbaiki. Sebanyak 18 toilet di antaranya dalam kondisi rusak parah. Total toilet yang ada di Gedung Nusantara I adalah 220 toilet. Artinya, sebagian besar toilet di gedung ini dikatakan rusak. Gedung Nusantara I  terdiri dari ruang Komisi VI, VII, IX, X, dan XI yang terletak di lantai dasar. Sementara di bagian atasnya, fraksi-fraksi menempati ruangan sendiri setiap lantai hingga lantai 23. Menurut Erry, perbaikan toilet paling banyak berada di kantor fraksi. Namun, saat ditanyakan lebih lanjut fraksi mana yang toiletnya rusak paling banyak, Erry enggan menyebutkan.

"Itu, kan, bukan kami yang merencanakan. Bagian perencanaan yang membuat detailnya dan sudah melakukan kajian investigasi secara profesional," tutur Erry.

Dengan kondisi toilet yang rusak itu, Erry mengaku, anggaran Rp 1,4 miliar adalah hal yang wajar. "Jadi, kalau ditanya anggaran begitu besar, disesuaikan dengan kondisinya. Jumlahnya banyak," kata Erry.

Ia menjelaskan, paling banyak toilet yang rusak karena kebocoran pipa, penggantian plafon, keramik, keran air, dan lampu-lampu yang sudah pecah. Pengerjaan toilet rusak ini ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Pada akhir 2012, para anggota Dewan bisa menikmati toilet baru ini. Selain perbaikan toilet, Erry mengatakan, pihaknya juga tengah mengerjakan proyek pembangunan pagar pembatas kompleks DPR dengan Taman Ria Senayan.

"Rencananya tingginya akan ditambahkan menjadi sekitar 2,8 meter. Yang sekarang ini terlalu pendek hanya sekitar 0,75 meter, panjangnya 280 meter," ucap Erry.

Rendahnya tinggi pagar tersebut, lanjut Erry, dikeluhkan oleh Pamdal dan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya. Selama ini, rendahnya tinggi pagar itu membuat daerah di sekitar halaman DPR yang berbatasan dengan Taman Ria Senayan menjadi rawan.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik tiga proyek pengerjaan di DPR yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria Senayan sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

"Penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan angaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Untuk proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I, lanjutnya, publik juga akan melihat bahwa pengadaan proyek ini sebagai sesuatu yang tak sewajarnya. Menurut Uchok, tidak masuk akal jika renovasi toilet menelan anggaran hingga Rp 1,4  miliar. Apalagi, menurut dia, proyek ini bernama "renovasi" yang seharusnya lebih murah dari pembangunan toilet baru.

"Masa renovasi sampai miliaran rupiah, memang toilet DPR rusak semua sehingga dibutuhkan anggaran bermiliar-miliar yang mengerus kas negara hanya untuk merenovasi toilet, yang kadang anggota Dewannya ada di tempat, kadang entah ke mana penghuninya," ujarnya.

Proyek renovasi toilet ini pun, menurut Uchok, sempat ditolak masyarakat pada 2011 lalu. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin anggota DPR dan Kesekjenan DPR bisa melupakan penolakan masyarakat itu dengan tetap menggelar lelang pengerjaan proyek tersebut. Uchok juga menyinggung penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan, rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR, tetapi butuh kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.

Baca juga:
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta
Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com