Menanti "Amunisi" Dahlan Iskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah partai politik mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada Senin (5/11/2012) untuk buka-bukaan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum DPR kepada direksi BUMN. Keterbukaan Dahlan ditunggu-tunggu agar isu ini tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berharap agar Badan Kehormatan DPR (BK DPR) yang memeriksanya hari ini bisa mengklarifikasi data-data yang disampaikan Dahlan kepada oknum yang diduga melakukan pemerasan.

"PPP berharap dengan keterangan Pak Dahlan, polemik soal ini usai. Selanjutnya BK bisa mengklarifikasi keterangan Dahlan kepada anggota yang dituduhkan," kata Romahurmuzy, Senin di Jakarta.

Politisi yang akrab disapa Romy ini meminta agar Dahlan tidak terus berpolemik di media terkait praktik pemerasan itu. "Masih banyak urusan di berbagai BUMN yang memerlukan waktu, tenaga, dan keseriusan Pak Dahlan untuk membenahinya ketimbang menghabiskan waktu untuk persoalan ini," ujar Romy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga mengungkapkan dukungan yang sama. Ia meyakini bahwa oknum-oknum yang berkongkalikong dengan BUMN sudah pasti ada di semua lini. "Oleh sebab itu, ini momen yang bagus untuk Pak Dahlan dan DPR untuk memulai pemberantasan oknum-oknum DPR maupun di BUMN yang sudah merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, mendesak Dahlan untuk melaporkan tudingannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami dukung Dahlan untuk buka-bukaan terhadap BK. Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, Dahlan harusnya juga mengadukan ke KPK," ujar Teguh.

Pelaporan kasus ini ke KPK, lanjutnya, akan menimbulkan efek jera, baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. Teguh mengatakan, jika Dahlan mengungkap nama-nama oknum yang memeras, maka hal itu secara tidak langsung akan memberi kesempatan partai untuk mengklarifikasi kadernya yang memiliki inisial sama seperti isi pesan singkat yang sempat tersebar sebelumnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya menanti pernyataan Dahlan. Ia meminta agar isu pemeras BUMN ini menjadi jelas setelah Dahlan diperiksa oleh BK DPR.

"Jadi, tidak ada kesimpangsiuran dan prasangka-prasangka yang saling menjatuhkan," kata Nurul.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini, Badan Kehormatan DPR memeriksa Dahlan, Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi, serta Direktur RNI Ismed Hasan Putro.

Baca juga:
Hari Ini, DPR Panggil Dahlan Iskan
Dahlan Penuhi Panggilan BK
Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR