Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kita Memerlukan Generasi Kepemimpinan Bersih

Kompas.com - 28/10/2012, 08:45 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com-Bangsa Indonesia memerlukan generasi baru kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan dan bersih. Itu bagian dari penerjemahan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam konteks zaman sekarang.

"Semangat Sumpah Pemuda harus diaktualisasikan untuk mengatasi problem terkini, yaitu bagaimana melahirkan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan paripurna," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari, di Jakarta, Sabtu (27/10/2012) malam.

Menurut politisi yang menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar itu, wawasan kebangsaan paripurna bukanlah romantisme pada masa lalu yang berlebihan, melainkan merupakan semangat untuk mengembangkan nilai-nilai perjuangan yang lebih aktual pada masa kini.

"Saat ini, kita memerlukan generasi kepemimpinan yang bersih dan benar-benar antikorupsi secara otentik," katanya.

Korupsi itu punya aspek destruktif bagi bangsa ini. Korupsi membuat keadilan tak terwujud, menciptakan kekecewaan di tengah masyarakat, baik keagaman atau kewilayahan.

Akibat korupsi, misalnya, penduduk di daerah tertinggal mempertanyakan arti keadilan pembangunan. Mereka tidak menemukan keadilan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Dalam situasi ini, partai politik harus menyadari, bahwa tugas utamanya adalah kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Tugas ini sekarang cenderung diabaikan. Bahkan, kalangan masyarakat luas menilai, partai justru paling banyak melakukan kaderisasi dan regenerasi koruptor.

"Citra itu harus diubah dengan partai melakukan kederisasi kepemimpinan yang bersih," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com