Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Gugatan ke KPK Itu Hak Korlantas

Kompas.com - 27/10/2012, 21:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, gugatan yang dilayangkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri  pada Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan hak Korlantas. Menurut Korlantas, KPK menyita dokumen yang tidak berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) saat penggeledahan di Gedung Korlantas Juli lalu.

"Sifatnya dari gugatan tersebut adalah upaya hukum. Korlantas hanya ingin yang tidak terkait dengan perkara hukum, barang-barangnya bisa dikembalikan," ujar Boy di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Dia menanggapi gugatan Korlantas terhadap KPK yang tetap diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski  kisruh antara KPK-Polri dalam kasus simulator SIM sudah ditengahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Boy, Korlantas sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya meminta lembaga antikorupsi itu mengembalikan barang atau dokumen milik Korlantas yang dianggap tidak berkaitan dengan kasus.

"Sudah banyak yang kita minta item-item-nya," ucap Boy.

Dia melanjutkan, penyitaan barang-barang seharusnya relevan dengan kasus. Penyidik KPK, kata Boy, harus tahu barang yang disita itu terkait dengan kasus yang disidik atau tidak. "Jadi penyidik harus paham mana yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan perkara," katanya.

Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, KPK masih memeriksa alat bukti yang disita dari Gedung Korlantas tersebut. Jika memang nantinya barang sitaan itu tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM, Johan mengatakan KPK pasti akan mengembalikannya ke Korlantas.

Dalam gugatannya, Korlantas Polri meminta KPK mengembalikan barang atau dokumen sitaan yang dianggap tidak terkait dengan kasus simulator SIM. Korlantas Polri mengaku mengalami kerugian karena penyitaan oleh KPK tersebut. Adapun sidang gugatan perdata maupun pra peradilan atas proses penyitaan oleh KPK itu akan berlangsung awal November nanti. Johan mengatakan, KPK siap menghadapi proses hukum yang merupakan tindak lanjut gugatan tersebut.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

    Nasional
    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

    Nasional
    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

    Nasional
    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

    Nasional
    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

    Nasional
    Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

    Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

    Nasional
    Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

    Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

    Nasional
    Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

    Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

    Nasional
    Muhadjir: Pelaku Judi 'Online' Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

    Muhadjir: Pelaku Judi "Online" Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

    Nasional
    Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

    Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

    Nasional
    Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

    Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

    Nasional
    Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

    Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

    Nasional
    Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di Semarang, Jokowi: Minimal Bisa Menahan Rob Selama 30 Tahun

    Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di Semarang, Jokowi: Minimal Bisa Menahan Rob Selama 30 Tahun

    Nasional
    Airlangga Tegaskan Ridwan Kamil Bakal Lebih Dengarkan Golkar ketimbang Pihak Lain soal Pilkada

    Airlangga Tegaskan Ridwan Kamil Bakal Lebih Dengarkan Golkar ketimbang Pihak Lain soal Pilkada

    Nasional
    DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

    DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com