Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN: Demokrat Dianggap Partai Terkorup

Kompas.com - 15/10/2012, 15:05 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap Partai Demokrat sebagai partai terkorup. Dalam rilis hasil survei, Senin (15/10/2012), di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan, terungkap, sebanyak 51,4 persen responden memilih Demokrat sebagai partai yang diketahui kadernya paling banyak terlibat kasus korupsi.

Pertanyaan yang diajukan adalah "Menurut pengetahuan Anda, partai apakah yang kadernya paling banyak terlibat korupsi?". Setelah Demokrat (51,4 persen), partai lain yang dianggap responden sebagai partai korup, berturut-turut adalah Partai Golkar (5,4 persen), PDI Perjuangan (2,4 persen), PKS dan PAN (masing-masing 0,6 persen), PKB (0,4 persen), Gerindra, PPP dan Nasdem masing-masing 0,2 persen, dan Hanura 0,1 persen. Sementara, 38,5 persen responden tidak memberikan jawabannya.
 
Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry mengatakan, media juga mempunyai peran dalam menggiring opini publik. Menurutnya, pemberitaan terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah politisi Demokrat ikut berkontribusi atas penilaian publik yang tercermin melalui survei ini. Hal ini juga mengakibatkan elektabilitas partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya menyisakan 5,9 persen, jika pemilihan umum dilaksanakan sekarang. Sebelumnya, pada survei bulan Juni 2012, Demokrat masih mengantongi 10,5 persen ketika responden diajukan pertanyaan "Jika pemilu dilaksanakan hari ini, partai apa yang Anda pilih?".

"Sebagai Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono harus sigap menyikapi hal ini. Kalau SBY tetap lamban dan diam saja, maka kehancuran Demokrat tak terelakkan. Demokrat akan jadi partai mediocre," kata Umar.

Terkait elektabilitas, tiga partai yang menempati posisi teratas adalah Partai Golkar (18,1 persen), PDI Perjuangan (14,4 persen), dan Partai Gerindra (12,5 persen). Hasil survei ini juga menunjukkan, sebesar 61,5 persen mendambakan partai bersih yang dapat menjadi motor gerakan pemberantasan korupsi.

Survei dilakukan pada 10-24 September 2012 terhadap 1.230 orang responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Metode survei adalah teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling), dengan margin of error +/- 2,8 persen, dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com