Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar, Elektabilitas Parpol Islam Anjlok

Kompas.com - 15/10/2012, 08:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat dukungan publik terhadap partai politik berhaluan massa Islam berdasarkan hasil jajak pendapat dinilai wajar. Pasalnya, penurunan tingkat dukungan juga dialami oleh parpol berideologi nasionalis.

"Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda artai di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Senin (15/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Aboe Bakar menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, jika parpol berhaluan massa Islam yakni PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan strategi program dan kampanye, maka parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014 . Saat ini, parpol yang masuk lima besar dikuasai penuh partai politik berhaluan nasionalis.

Aboe Bakar berpendapat, ada dua kemungkinan mengapa tingkat dukungan parpol menurun. Pertama, kemungkinan sebagian masyarakat sudah apatis terhadap politik lantaran banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi. Kedua, saat ini memang belum masa kampanye.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal pilihan politik pada pemilu mendatang. Hal yang jarang diungkap adalah seberapa besar dari responden yang belum menentukan pilihan karena itu menunjukkan partisipasi publik dalam pemilu," kata dia.

Aboe Bakar meyakini bahwa hasil survei LSI itu tidak mencerminkan kondisi pemilu yang akan digelar April 2014 lantaran belum memasuki masa kampanye sehingga masih banyak masyarakat yang belum menentukan sikap.

"Namun sudah sewajarnya hasil survei itu menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga nanti menjelang pemilu 2014 ," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com