Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: KPK Jangan Bicara Sebelum Bertindak

Kompas.com - 14/10/2012, 21:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman menyesalkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad yang mengatakan akan ada hal mengejutkan terkait kasus Hambalang.

Meskipun Abraham tidak menyebut nama partainya, Hayono menilai pernyataan tersebut sudah mengarahkan persepsi publik akan keterlibatan petinggi Partai Demokrat yang memang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Statement KPK itu kan didengar oleh publik dan kalau KPK mengatakan akan ada kejutan pasti arahnya kalau enggak ke Anas Urbaningrum ya ke Andi Mallarangeng. Jadi ini yang menurut hemat saya sebaiknya KPK jangan bicara lebih baik ambil tindakan baru bicara setelah itu," kata Hayono di Jakata, Minggu (14/10/2012).

Dia menanggapi wartawan yang bertanya soal pengaruh isu Hambalang terhadap citra Partai Demokrat. Menurut Hayono, pernyataan ketua KPK Abraham Samad soal Hambalang tersebut cenderung mengakibatkan citra Partai Demokrat merosot. "Kami menghormati KPK kami tidak akan intervensi, tapi tolonglah KPK melihat situasi partai," ujar Hayono.

Jika kondisi partai yang tersandera isu korupsi ini dibiarkan berkepanjangan, lanjutnya, bukan tidak mungkin kredibilitas partai akan menurun dari hari ke hari. Oleh karena itu, Hayono berharap KPK segera memperjelas status hukum kader-kader Partai Demokrat yang disebut-sebut dalam kasus Hambalang.

"Sebagai contoh termasuk pimpinan kita. Di partai belum menjadi tersangka tapi sudah kena stigma persepsi bahwa dia bersalah. Padahal secara hukum kan belum bersalah," ucapnya.

Hal inilah, lanjut dia, yang kemudian menjadi masalah berat bagi partai. "Sulit bagi kita untuk mengambil langkah organisasi tanpa didahului oleh langkah hukum dalam hal ini status sebagai tersangka," kata Hayono.

Seperti diketahui, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum namanya disebut-sebut dalam kasus Hambalang. Bukan hanya Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat itu disebut ikut bertanggung jawab atas proyek Hambalang.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas sebelumnya mengungkapkan KPK sudah menemukan petunjuk keterlibatan Anas. Pernyataan ini disusul ungkapan Abraham Samad yang mengisyaratkan bakal ada tersangka baru Hambalang.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com