KPK Harap Gedung Baru Direalisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK dapat segera direalisasikan. KPK akan memulai pembangunan gedung baru tersebut pada 2013 jika anggarannya dialokasikan pada RAPBN 2013.

"Kami berharap surat itu segera diteken. Kami dengar batas waktu pengalokasian anggaran itu hari ini dari Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Rencananya, ada beberapa lokasi pembangunan gedung baru KPK yang disediakan pemerintah. Namun, Johan belum merinci lokasi-lokasi tersebut. Demikian juga mengenai rancangan gedung yang akan dibangun KPK nantinya.

Meskipun demikian, Johan memastikan kalau gedung baru KPK nantinya akan menyatu dengan rumah tahanan KPK. "Jadi, gedung itu didesain plus rutan untuk sekitar 1.000 pegawai. Ini kan sebenarnya pengajuan sejak 2009, waktu kami perkirakan jumlah pegawai pada 2010 itu sekitar seribuan," katanya.

Dia juga mengapresiasi keputusan Komisi III DPR yang menyetujui rencana pembangunan gedung baru KPK ini. Komisi III membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000 untuk tahap pertama.

Pembangunan gedung baru KPK itu akan dilakukan secara multiyears atau tahun jamak mulai tahun 2013 dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp 168 miliar. Untuk menindaklanjuti hasil putusan itu, Komisi III akan mengirimkan surat hasil putusan rapat internal ke Badan Anggaran untuk menjadi acuan ke Menteri Keuangan.

Selain mengirimkan surat ke Badan Anggaran, Komisi III juga akan mengirimkan surat ke pimpinan DPR, khususnya pimpinan DPR bidang politik, hukum, dan keamanan pada Jumat ini. Selanjutnya, Badan Anggaran akan melakukan harmonisasi teknis terkait pengajuan itu bersama dengan Kementerian Keuangan.

Upaya pengalokasian anggaran untuk gedung baru KPK terbilang tidak terlalu mulus. Sudah dua kali DPR menolak permintaan KPK itu. Pada tanggal 12 Juni 2008 lalu, untuk pertama kalinya, KPK meminta tambahan dana untuk pembangunan gedung KPK senilai Rp 187,9 miliar, tetapi Komisi III tidak menyetujuinya.

Usulan itu kembali ditolak pada tanggal 16 September 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008, KPK menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait tambahan anggaran senilai Rp 90 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru. Akan tetapi, dana itu tidak bisa langsung cair dan harus terlebih dulu dikoordinasikan dengan Komisi III untuk mendapat rekomendasi dan penetapan.

Ternyata, Komisi III justru menjawabnya dengan memberikan tanda bintang terhadap anggaran itu. Terakhir, pada tanggal 5 September 2012, KPK kembali mengajukan permintaan untuk membuka blokir dana pembangunan gedung KPK yang sebelumnya diberi tanda bintang, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari Komisi III DPR.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"