Darmono: Ini Dua Opsi Pelimpahan Kasus Simulator

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan ada dua kemungkinan dalam mekanisme pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi simulator SIM dari Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua opsi tersebut saat ini masih dikoordinasikan dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung agar sesuai koridor hukum

"Ini akan kita rumuskan. Karena ini ada dua kemungkinan karena ini berkas perkara sudah diserahkan kepolisian ke kejaksaan dan posisi berkas perkara masih di Kepolisian," terang Darmono seusai acara Seminar Nasional Komisi Kejaksaan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Darmono menerangkan, opsi pertama, berkas perkara atas tiga tersangka yang diproses kepolisian sebelumnya akan langsung diserahkan pada KPK. KPK akan melanjutkan kelengkapan berkas perkara tersebut. Opsi kedua, berkas perkara akan dilengkapi oleh Polri, baru kemudian diserahkan pada KPK.

"Apakah nanti dari kepolisian langsung serahkan ke KPK disertai alat bukti lain. Atau apakah kepolisian akan memberikan jawaban dulu terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan berkas perkara," terangnya.

Seperti diketahui, sengketa kewenangan penanganan kasus simulator SIM akhirnya ditengahi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya, Senin (8/10/2012). Presiden menyampaikan, bahwa kasus tersebut ditangani oleh KPK. Namun, jika ditemukan kasus berbeda terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa akan ditangani oleh Polri KPK dan Polri sebelumnya memiliki tiga tersangka yang sama.

Ketiganya yakni, Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, pihak pemenang tender Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang sebagai pihak subkontraktor.

Polri kemudian, telah lebih dulu dari KPK dalam menahan tersangkanya. Pada September lalu, Polri juga telah melimpahkan berkas perkara para tersangkanya kepada Kejaksaan Agung. Akan cacat hukum bila keduanya menyidik tiga tersangka dan dalam kasus yang sama. Atas instruksi Presiden akhirnya Polri menyerahkan tiga tersangkanya itu pada KPK.

Polri akan menghentikan penyidikan pada ketiganya. Di luar itu, KPK menetapkan mantan Kepala korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012. Sementara itu, untuk tersangka AKBP Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo yang tidak ditetapkan oleh KPK tetap ditangani Polri.

Berita-berita terkait bisa diikuti di Topik Pilihan: DUGAAN KORUPSI KORLANTAS POLRI