Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Gelar Pertemuan Tertutup dengan KPK

Kompas.com - 08/10/2012, 05:42 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menggelar pertemuan tertutup dengan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyusul memanasnya hubungan antara KPK dan Polri, Minggu (7/10/2012) di Jakarta.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, didampingi dua wakilnya, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

Pertemuan yang digelar tanpa kehadiran media massa tersebut menghasilkan enam keputusan. "Pertama, mereka (KPK dan pimpinan Polri) segera bertemu. Kedua, merumuskan dan merundingkan solusi terbaik agar pemberantasan korupsi harus terus jalan," kata Djoko kepada Kompas.com, Minggu malam.

Ketiga, kedua institusi ini harus menghindari provokasi-provokasi yang bersifat mengadu domba. Keempat, kedua institusi harus melakukan konferensi pers seusai pertemuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Djoko khawatir, kesalahpahaman ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu domba keduanya.

"Kelima, berpedoman bahwa KPK dan Polri serta Kejaksaan diperkuat dan tidak dilemahkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Keenam, agar komunikasi antarpimpinan institusi lebih diintensifkan untuk menghindari dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang," kata Djoko.

Sementara itu, Senin (8/10/2012) ini, unsur pimpinan KPK dijadwalkan bertemu dengan Kepala Polri. Kedua pimpinan itu akan membahas polemik yang terjadi di antara kedua institusi.

Setelah pertemuan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pernyataan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (7/10/2012).

Seperti diketahui, sejak KPK mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), hubungan KPK dan Polri menjadi renggang.

Saat KPK memutuskan untuk menangani kasus Korlantas, Polri ikut mengusut kasus yang sama dengan tersangka yang juga sama.

Perbedaannya, polisi tidak menjadikan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, seperti yang dilakukan KPK.

Belum lagi tuntas masalah perebutan kasus itu, kepolisian tiba-tiba menarik 20 penyidiknya yang tengah bertugas di KPK.

Ketegangan hubungan KPK-Polri semakin meruncing setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, anggota Polda Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004. Atas upaya penangkapan ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menganggapnya sebagai bentuk kriminalisasi anggota KPK.

Ikuti ihwal kasus ini dan perkembangannya dalam topik "Polisi vs KPK" 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com