KPK Periksa Politisi Demokrat Saan Mustopa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa, Rabu (26/9/2012), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008. Saan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Neneng Sri Wahyuni.

"Sebagai saksi dalam kasus PLTS," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Rabu.

Saan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu dianggap tahu seputar kasus tersebut. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, suami Neneng, mengatakan,   Saan dan Anas Urbaningrum pernah membicarakan proyek tersebut dengan mantan Menakertrans tahun 2008. Adapun Menakertrans saat itu adalah Erman Suparno. Pertemuan antara Saan, Anas, Erman, dan Nazaruddin itu berlangsung di rumah dinas Menakertrans.

"Ini zamannya sebelum Muhaimin, ada pertemuan Menaker, saya, Anas, Saan Mustopa di rumah dinas Menaker," kata Nazaruddin seusai diperiksa KPK 13 September lalu.

Ihwal pertemuan ini pun dibantah Erman Suparno.

Terkait kasus ini, KPK pernah memeriksa Anas. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu membantah disebut mengatur proyek PLTS dan mendapatkan aliran uang terkait proyek.

Kasus PLTS

Dalam kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka pada Agustus 2011. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hukuman maksimalnya, 20 tahun penjara.

Kasus yang menjerat Neneng ini merupakan pengembangan kasus korupsi PLTS yang melibatkan pejabat Kemenakertrans, Timas Ginting. Adapun Timas divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 27 Februari lalu. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta koorporasi, dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp 8,9 miliar itu. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah PT Alfindo Nuratama yang mendapat Rp 2,7 miliar.

Menurut jaksa, PT Alfindo hanyalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh PT Anugerah Nusantara (Grup Permai), milik Nazaruddin dan Neneng. PT Alfindo dipinjam benderanya oleh Marisi Martondang (Direktur Administrasi Grup Permai) untuk digunakan Mindo Rosalina Manulang (pemasaran Grup Permai) atas sepengetahuan Nazaruddin dan Neneng.

Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo menyubkontrakan pengerjaan proyek PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp 5,29 miliar, sementara pembayaran yang diterima PT Alfindo dari Kemennakertrans mencapai lebih dari Rp 8 miliar. Selisih nilai proyek dengan nilai penyubkontrakan ke PT Sundaya senilai Rp 2,7 miliar itu kemudian dianggap sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Neneng diduga berperan dalam proses subkontrak proyek ke PT Sundaya Indonesia.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"