Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Jangan Terprovokasi "Innocence of Muslims"

Kompas.com - 25/09/2012, 12:26 WIB
Irfan Maullana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ramainya aksi unjuk rasa yang berkembang di berbagai daerah di Tanah Air berkait dengan film Innocence of Muslim, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap umat Muslim tak cepat terprovokasi.

"Ya, itu sebenarnya salah satu upaya untuk memecah belah, tapi kita jangan menyikapinya dengan emosi. Kalau terjadi kekisruhan, itu maunya mereka. Mereka yang menang, itu sudah tabiat mereka," kata anggota Majelis Pakar DPP PPP Pusat, Mustafa M Bong SH, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Untuk meredam film penistaan agama tersebut, berpikir dengan kepala dingin, menurut Mustafa, merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan sebelum aksi preventif lainnya.

"Kita harus menanggapinya dengan kepala dingin, lawanlah dengan dakwah bukan pakai emosi. Ini yang paling benar," imbau Mustafa.

Pemerintah diharapkan Mustafa bisa lebih aktif membendung isu sensitif ini. "Pasti harus turun tangan. Sebagai pengayom masyarakat, pemerintah harus menegur Amerika, jangan diam saja," kata Mustafa.

Seperti yang diharapkan Mustafa, pelaku seni Damien Dematra bahkan harus menekankan bahwa film Innocence of Muslims yang menghebohkan sebagian umat Islam hanyalah film murahan.

"Teknik filmnya terbatas sekali dan editing-nya jumping. Jelas kalau itu film dibuat dengan biaya minim atau kasarnya film murahan," kata Damien dalam acara 1.000 Hari Gus Dur dan Hari Perdamaian Sedunia di Jakarta, Jumat (21/9/2012) lalu.

Lebih lanjut, Damien menjelaskan, rumor bahwa film tersebut didanai oleh Yahudi tak terbukti. Produser film itu, Nakoula Basseley Nakoula, kerap menggunakan nama alias "Sam Bacile", seorang kelahiran Mesir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com