Dipertanyakan, Keseriusan Presiden SBY Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Para tokoh lintas agama meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan keseriusannya memberantas korupsi. Hal ini didasari penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri yang masih terjadi tarik-menarik kewenangan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, kasus ditangani KPK dan Bareskrim Polri. Presiden dinilai belum mengambil langkah efektif untuk menengahi perkara tersebut.

"Kami berpendapat bahwa masalah korupsi di negara ini sudah begitu lama berjalan dan semakin menjadi-jadi. Padahal, ada sekian banyak kemungkinan untuk memotong arus korupsi dan membawa bangsa ini keluar dari masalah korupsi. Salah satunya dengan jalan ketegasan Presiden berdiri memerangi kasus korupsi," ujar Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dalam acara pernyataan sikap tokoh lintas agama, di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Romo Magnis berpendapat, sengketa penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merupakan salah satu contoh bahwa pemberantasan korupsi masih setengah hati. Dualisme penanganan perkara tersebut, lanjutnya, adalah bukti otentik bahwa kewenangan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi dihalang-halangi oleh Polri.

Terlebih lagi, Polri menarik 20 penyidik KPK yang salah satunya diketahui sedang menangani perkara dugaan korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

"Kami minta agar Presiden memerintahkan Kapolri untuk membatalkan penarikan penyidik Polri dari KPK serta menyerahkan sepenuhnya kasus-kasus yang melibatkan unsur Polri kepada KPK," tuturnya menegaskan.

Dia mengingatkan, hanya kesadaran yang kuat dari seorang presiden untuk peduli pada pemberantasan korupsi. Presiden harus menguatkan KPK.

"Moral seorang pemimpin yang lemah akan mengakibatkan sikap yang tidak konsisten dalam menuntaskan pembersihan penyakit korupsi itu," katanya.

Tokoh lintas agama dan badan pekerja yang menandatangani pernyataan sikap tersebut di antaranya adalah Ahmad Syafii Maarif, Shalahuddin Wahid, Mgr D Situmorang, Franz Magnis-Suseno, Andreas A Yewangoe, Bikkhu Sri Pannyavaro, Djohan Effendi, dan Nyoman Udayana Sangging.