Kompas.com - 02/08/2012, 06:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAsep Candra

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011. Penetapan Didik sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan atas perkara tersangka Irjen Djoko Susilo yang diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Korlantas Polri 2011 sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain.

"Dalam ekspose (gelar perkara) sudah diputuskan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (1/8/2012) kemarin.

Informasi yang diterima Kompas.com dari lingkungan penyidik dan penyelidik menyebutkan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Didik sudah ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu (1/8/2012). Selain Didik, KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Menurut informasi internal KPK yang diterima Kompas.com, sprindik atas nama Budi sudah ditandatangani Abraham pada 28 Juli 2012 lalu, bersamaan dengan sprindik atas nama Djoko Susilo. Baik Didik, Budi, maupun Sukoco telah dicegah bepergian ke luar negeri. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Sukoco dianggap sebagai saksi penting dan mendapat perlindungan LPSK. Terpidana 3 tahun 10 bulan penjara itu disebut mengetahui aliran dana ke pejabat-pejabat Korlantas Polri.

Selain ketiganya, KPK juga meminta Imigrasi mencegah Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan yang menjadi ketua panitia pengadaan proyek simulator tersebut. Dalam penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di gedung Korlantas Polri, penyidik menyita sejumlah dokumen dari ruangan Teddy, termasuk dokumen bukti soal aliran dana.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan Irjen Djoko sebagai tersangka. Selaku Kepala Korlantas pada saat proyek dilakukan, Djoko diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 90 miliar dan Rp 100 miliar. Tender proyek simulator sekitar Rp 198,7 miliar itu dimenangi PT CCMA, perusahaan milik Budi. Diduga, Budi memiliki kedekatan dengan Djoko. Budi pun menyubkontrakkan proyek tersebut ke PT ITI dengan nilai kontrak sekitar Rp 90 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

    Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

    Nasional
    Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

    Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

    Nasional
    Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

    Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

    Nasional
    Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

    Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

    Nasional
    KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

    KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

    Nasional
    Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

    Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

    Nasional
    Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

    Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

    Nasional
    Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

    Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

    Nasional
    Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

    Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

    Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

    Nasional
    14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

    14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

    Nasional
    Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

    Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

    Nasional
    KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

    KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

    Nasional
    BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

    BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

    Nasional
    Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

    Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.