Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidik Independen Direkrut dari Internal KPK

Kompas.com - 20/09/2012, 10:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, sebanyak 30 penyidik independen yang akan direkrut adalah pegawai KPK yang memiliki kecakapan dalam hal penyidikan. Saat ini, proses seleksi penyidik independen tengah berjalan.

"Kita rekrut personel yang dari dalam KPK sendiri, yang memang pernah dilatih di Australia dan FBI, kita kembalikan, kita latih lagi," kata Abraham, di Jakarta, Kamis (19/9/2012) malam.

Setelah perekrutan tahap pertama untuk 30 penyidik, akan dilanjutkan dengan rekrutmen tahap kedua. Saat ditanya apakah perekrutan penyidik independen ini diperbolehkan dalam undang-undang, Abraham mengatakan, tidak ada halangan legalitas dalam merekrut penyidik independen.

"Insya Allah diperbolehkan, tidak ada halangan legalitas," ucapnya.

Sebelumnya, Abraham mengatakan kalau proses rekrutmen penyidik independen ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA). Nantinya, kata dia, orang yang lulus seleksi akan mendapatkan pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan di MA.

"Pelatihan di MA itu salah satu bentuk legalistas penyidik yang direkrut KPK, tidak ada masalah itu," kata Abraham.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK kehilangan seperempat penyidiknya ketika Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK. Kini, jumlah penyidik Polri yang bertugas di KPK tidak lebih dari 70 orang. Menurut Abraham, jumlah penyidik yang sedikit itu tidak sebanding dengan banyaknya laporan masyarakat yang diterima KPK.

Saat memberi kuliah umum bertajuk "Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia" semalam, Abraham mengatakan, setiap harinya KPK menerima sekitar 50 laporan pengaduan masyarakat. Dia pun membandingkan jumlah penyidik KPK dengan penyidik di Independent Commission Against Corruption of Hongkong (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong. Menurutnya, ICAC yang lebih maju dalam pemberantasan korupsi memiliki penyidik sekitar 3000 orang.

Berita terkait kebutuhan penyidik di KPK dapat diikuti dalam topik "KPK Krisis Penyidik"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com