Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Timwas Century Diminta Panggil Sri Mulyani

Kompas.com - 19/09/2012, 23:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Tim Pengawas Century DPR memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberikan keterangan terkait bail out atau dana talangan Bank Century tahun 2008.

Hal itu disampaikan politisi PDI-P Hendrawan Supratikno pada rapat Timwas Century dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Hendrawan mengatakan, pihaknya ingin mengonfirmasi beberapa hal kepada Sri Mulyani terkait Century, seperti pernyataannya bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan oleh krisis, serta pengakuan bahwa dirinya telah ditipu oleh data dari Bank Indonesia mengenai kondisi Bank Century.

Hal lainnya adalah perihal pernyataan Sri Mulyani, yang juga Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan, bahwa dirinya telah melapor kepada JK soal bail out pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal tersebut dilakukan. JK membantah hal itu. JK mengaku baru menerima informasi tanggal 25 November.

"Ada yang harus diverifikasi. Karena tugas Timwas sudah mendekati akhir, kami usulkan supaya cerita dan narasi yang tengah disusun oleh kami menjadi sempurna. Kami minta Sri Mulyani sekali lagi bisa dihadirkan dalam forum ini," kata Hendrawan.

Seperti diberitakan, Sri Mulyani pernah memberikan keterangan di hadapan Pansus Hak Angket Century. Sri Mulyani kini menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia setelah mundur sebagai Menteri Keuangan.

Sebelumnya, anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Timwas juga memanggil mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Keduanya dinilai memiliki banyak informasi tentang bail out Century.

Berita terkait penanganan kasus Bank Century di KPK dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

    Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

    Nasional
    Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

    Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

    Nasional
    Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

    Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

    Nasional
    Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

    Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

    Nasional
    Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

    Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

    Nasional
    Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

    Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

    Nasional
    Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

    Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

    Nasional
    Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

    Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

    Nasional
    SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

    SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

    Nasional
    MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

    MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

    Nasional
    Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

    Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

    Nasional
    Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

    Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

    Nasional
    MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

    MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

    Nasional
    Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

    Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

    Nasional
    PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

    PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com