Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penarikan 20 Penyidik KPK Disesalkan

Kompas.com - 14/09/2012, 21:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPenarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ke institusi asal disesalkan. Hal ini dinilai bakal mengecewakan lantaran masyarakat tengah berharap KPK menuntaskan berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century, Hambalang, suap Pekan Olahraga Nasional, dan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

"Saya menyesalkan. Dalam situasi KPK tertekan banyak kasus besar yang harus diselesaikan, Polri malah menarik penyidiknya," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Jumat (14/9/2012) malam di Jakarta.

Hal itu dikatakan Eva menyikapi ditariknya 20 penyidik yang bertugas di KPK oleh institusi asalnya, Polri. Satu dari 20 polisi tersebut adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Eva mengatakan, langkah Polri itu merupakan preseden lama ketika muncul perselisihan dengan KPK, seperti Cicak vs Buaya. Polri menyikapi dengan menarik anggotanya. Eva mengatakan, KPK harus segera melakukan langkah pemulihan seperti meminta tambahan atau pengganti penyidik kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Saya percaya Kapolri akan merespons positif mengingat komitmen Kapolri terhadap tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program andalan Kabinet Indonesia Bersatu II," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Polri tidak memperpanjang masa tugas para penyidik itu di KPK. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Polri memang bisa saja tidak memperpanjang masa tugas penyidiknya di KPK. Dalam peraturan tentang kepegawaian KPK, kontrak penyidik di KPK dapat diperpanjang satu kali. Adapun lama satu kali kontrak adalah empat tahun.

Namun, di antara 20 penyidik KPK yang ditarik Polri itu, ada yang baru ditugaskan dua hingga tiga tahun.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com