Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penarikan 20 Penyidik KPK Disesalkan

Kompas.com - 14/09/2012, 21:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPenarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ke institusi asal disesalkan. Hal ini dinilai bakal mengecewakan lantaran masyarakat tengah berharap KPK menuntaskan berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century, Hambalang, suap Pekan Olahraga Nasional, dan korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.

"Saya menyesalkan. Dalam situasi KPK tertekan banyak kasus besar yang harus diselesaikan, Polri malah menarik penyidiknya," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Jumat (14/9/2012) malam di Jakarta.

Hal itu dikatakan Eva menyikapi ditariknya 20 penyidik yang bertugas di KPK oleh institusi asalnya, Polri. Satu dari 20 polisi tersebut adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Eva mengatakan, langkah Polri itu merupakan preseden lama ketika muncul perselisihan dengan KPK, seperti Cicak vs Buaya. Polri menyikapi dengan menarik anggotanya. Eva mengatakan, KPK harus segera melakukan langkah pemulihan seperti meminta tambahan atau pengganti penyidik kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Saya percaya Kapolri akan merespons positif mengingat komitmen Kapolri terhadap tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program andalan Kabinet Indonesia Bersatu II," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Polri tidak memperpanjang masa tugas para penyidik itu di KPK. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Polri memang bisa saja tidak memperpanjang masa tugas penyidiknya di KPK. Dalam peraturan tentang kepegawaian KPK, kontrak penyidik di KPK dapat diperpanjang satu kali. Adapun lama satu kali kontrak adalah empat tahun.

Namun, di antara 20 penyidik KPK yang ditarik Polri itu, ada yang baru ditugaskan dua hingga tiga tahun.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com