Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati akan Buktikan Kalau Dia Diperas

Kompas.com - 12/09/2012, 20:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Hartati Murdaya Poo akan membuktikan bahwa kliennya tidak menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu melainkan diperas. Salah satu pengacara Hartati, Tumbur Simanjuntak, mengatakan, pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan upaya pemerasan tersebut.

"Banyak upaya hukum yang akan kita lakukan. Kita akan buktikan bahwa ini pemerasan," kata Tumbur di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/9/2012). Dia mendampingi Hartati yang diperiksa KPK sebagai tersangka kemudian ditahan seusai pemeriksaan.

Menurut Tumbur, ada keterangan saksi dan bukti rekaman yang menunjukkan kliennya tidak bersalah. Bupati Aman Batalipu, menurutnya, meminta uang kepada Hartati senilai Rp 3 miliar. Semula, kata Tumbur, Bupati Amran meminta Rp 5 miliar. Dia melanjutkan, segala bukti soal permintaan uang oleh Amran tersebut akan disampaikan dalam persidangan nantinya. Terkait penahanan kliennya hari ini, Tumbur menilai hal tersebut merupakan kewenangan KPK.

"Kita melihatnya KPK ini berupaya menegakan sistem hukum dengan baik, ternyata ada perbedaan perlakuan dengan tahun 2008," ujarnya.

Adapun yang dimaksud dengan tahun 2008 adalah saat pengusaha Arthlyta Suryani menyuap jaksa Urip Tri Gunawan terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu, Artalyta tidak langsung ditahan KPK.

"Kalau tahun 2008, yang dijalankan itu Pasal 12 e, pemerasan, bukan suap, tapi ternyata ini berbeda," ucap Tumbur.

KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu. Pemberian suap diduga terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. KPK pun menetapkan Amran dan dua anak buah Hartati, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono, sebagai tersangka.

Seusai diperiksa penyidik KPK sekitar delapan jam hari ini, Hartati langsung ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang KPK yang terletak di basement gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Hartati tampak berurai air mata saat dibawa ke rumah tahanan. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku difitnah dan dikhianati anak buahnya yang mengatakan penyuapan ke Amran diperintahkan Hartati.

Berita terkait kasus dugaan suap ini dapat diikuti dalam topik "Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol"

Foto lengkap di: KOMPAS IMAGES

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com